Pada April, Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) mendesak Departemen Luar Negeri AS selama tiga tahun berturut-turut untuk menempatkan India dalam daftar negara yang menjadi perhatian khusus dalam hal kebebasan beragama. Panel bipartisan independen menuduh India terlibat dan menoleransi pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan.

“Selama tahun ini, pemerintah India meningkatkan promosi dan penegakan kebijakan termasuk yang mempromosikan agenda nasionalis Hindu yang berdampak negatif terhadap Muslim, Kristen, Sikh, Dalit, dan minoritas agama lainnya,” kata komisi itu dalam laporan tahunannya.

Dalam pernyataannya, kementerian luar negeri Pakistan mengatakan juga sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan komunal dan kebencian yang mengkhawatirkan terhadap Muslim di India. Mantan perdana menteri Pakistan Imran Khan juga mempertimbangkan kontroversi tersebut, menuduh pemerintah Modi diizinkan lolos dengan kebijakan Islamofobia.

Asisten Menteri Luar Negeri Qatar Lolwah al-Khater juga mengatakan wacana Islamofobia telah mencapai tingkat berbahaya di India – sebuah negara yang terkenal dengan keragaman dan koeksistensinya. “Ujaran kebencian terhadap Muslim di India perlu dilawan secara resmi,” kata al-Khater.

Dalam sebuah tweet pada Ahad, juru bicara BJP yang diskors, Sharma, mengatakan pernyataannya merupakan tanggapan atas komentar yang dibuat tentang dewa Hindu. Dia mengklaim tidak memiliki niatan untuk menyakiti perasaan agama siapa pun dan bahwa dia ingin mencabut pernyataan itu tanpa syarat.

Dalam tweetnya, Sharma mengaku ancaman keamanan telah dilakukan terhadap keluarganya. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa Jindal, rekannya yang diusir oleh partai tersebut, mengatakan di Twitter bahwa dia telah mempertanyakan beberapa komentar yang dibuat terhadap dewa-dewa Hindu.

"Saya hanya mempertanyakan, tetapi itu tidak berarti saya menentang agama apa pun," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika