IHRAM.CO.ID, YERUSALEM -- Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz memuji persetujuan Lebanon atas perjanjian perbatasan laut dengan Israel yang dimediasi AS. Dia mengatakan Israel ingin melihat Lebanon sebagai tetangga yang stabil dan makmur.
Menteri Israel mengatakan kesepakatan maritim dengan Lebanon tidak membahayakan keamanan Israel, meski ini bertentangan dengan klaim oposisi Israel. "Kami akan terus memenuhi kebutuhan keamanan di setiap skenario dan memberikan keamanan kepada warga Israel," kata Gantz, seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (11/10/2022).
Kepresidenan Lebanon sebelumnya merasa senang dengan rancangan akhir AS tentang demarkasi perbatasan maritim dengan Israel. Lebanon mengatakan rancangan itu mempertahankan hak negara atas kekayaan alamnya. Lebanon dan Israel telah terkunci dalam perselisihan atas wilayah laut seluas 860 kilometer persegi (332 mil persegi), menurut peta yang dikirim oleh kedua negara ke PBB pada 2011.
Daerah tersebut kaya akan gas alam dan minyak. Mulai 2020, lima sesi negosiasi tidak langsung telah diadakan mengenai masalah ini di bawah sponsor PBB dan mediasi AS, dengan putaran terakhir diadakan pada Mei 2021.
Banyak tokoh keamanan terkemuka yang memuji kesepakatan itu karena dapat menurunkan ketegangan dengan kelompok militan Hizbullah Lebanon, yang telah berulang kali mengancam akan menyerang aset gas alam Israel di Mediterania. Dengan Lebanon sekarang memiliki saham di industri gas alam di kawasan itu, para ahli percaya kedua belah pihak akan berpikir dua kali sebelum membuka perang lain.
Kedua belah pihak berperang selama sebulan pada 2006. Israel menganggap Hizbullah bersenjata berat sebagai ancaman militer yang paling langsung.
"Ini mungkin membantu menciptakan dan memperkuat pencegahan timbal balik antara Israel dan Hizbullah. Ini adalah hal yang sangat positif bagi Israel," kata pengamat senior di Institut Studi Keamanan Nasional Israel Yoel Guzansky.
Draf akhir dari perjanjian itu akan dibawa ke hadapan pemerintah sementara Israel untuk disetujui minggu ini menjelang pemilihan 1 November, ketika negara itu pergi ke tempat pemungutan suara untuk kelima kalinya dalam waktu kurang dari empat tahun.
Seorang pejabat Israel mengatakan Kabinet diharapkan untuk menyetujui perjanjian tersebut, saat mengirimkannya ke parlemen untuk peninjauan selama waktu dua pekan yang diperlukan. Setelah peninjauan, pemerintah akan memberikan persetujuan resmi final. Namun, masih belum jelas apakah parlemen perlu menyetujui perjanjian tersebut, atau hanya meninjaunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika