IHRAM.CO.ID, YERUSALEM -- Penduduk di daerah kantong pantai yang terkepung di Jalur Gaza terbagi atas keberlanjutan perjanjian rekonsiliasi yang akan datang antara gerakan Hamas dan Fatah.
Sebanyak 14 faksi Palestina, termasuk Fatah dan Hamas, menandatangani Deklarasi Aljazair pada Kamis (13/10/2022). Penandatanganan dilakukan setelah mengadakan pertemuan dua hari di Aljazair untuk mengakhiri 15 tahun perpecahan di antara partai-partai politik utama Palestina.
Berdasarkan deklarasi tersebut, fraksi-fraksi sepakat untuk memilih Dewan Nasional Palestina di dalam dan luar negeri, dengan menggunakan sistem perwakilan proporsional dengan partisipasi seluruh fraksi Palestina dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak tanggal penandatanganan deklarasi.
Rancangan tersebut juga menyerukan faksi-faksi untuk mengadakan pemilihan umum presiden dan legislatif di Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem yang diduduki, dalam jangka waktu maksimum satu tahun sejak tanggal penandatanganan deklarasi.
Selain itu, kelompok kerja Aljazair-Arab akan mengawasi dan menindaklanjuti pelaksanaan ketentuan perjanjian bekerja sama dengan pejabat Palestina. Namun, banyak orang Palestina di Gaza percaya bahwa "deklarasi Aljazair" tidak akan segera dilaksanakan karena Fatah dan Hamas masih mempertahankan perbedaan politik dan ideologis mereka.
“Baik Fatah maupun Hamas tidak tertarik untuk mengakhiri perpecahan mereka karena masing-masing dari mereka dapat memperoleh keuntungan politik mereka sendiri,” kata seorang penduduk di Gaza, Mohammed Abu Mrahil, dilansir dari The New Arab , Rabu (19/10/2022).
"Hamas didukung oleh Iran, sedangkan Fatah didukung oleh dunia barat, terutama AS. kedua belah pihak (Iran dan AS) adalah musuh, sehingga mereka (Fatah dan Hamas) akan tetap sebagai saingan selamanya," katanya.
Yang memperburuk masalah bagi Abu Mrahil adalah kenyataan meskipun gerakan-gerakan ini menandatangani perjanjian rekonsiliasi, mereka dimotivasi oleh kepentingan mereka sendiri. Warga Palestina lain yang berbasis di Gaza, Ismail al-Atrash mengatakan kondisi saat ini di daerah kantong pantai mendorong posisi yang lebih bersatu di antara berbagai faksi Palestina.
"Kesepakatan gas Gaza akan bergabung dengan Fatah dan Hamas, berdasarkan kepentingan bersama rakyat Palestina," katanya.
Ia menambahkan Mesir melakukan yang terbaik untuk mendorong faksi-faksi Palestina agar berhasil mendamaikan dan bersama-sama mendapat manfaat dari gas. Di pihaknya, Hussam al-Dajani, seorang analis di Gaza, mengatakan percaya kesepakatan itu tidak akan bertahan lama.
"Sayangnya, saya khawatir upaya rekonsiliasi akan gagal lagi untuk ketujuh kalinya, terutama karena ada beberapa file kontroversial yang masih dibahas oleh Hamas dan Fatah," katanya.
"Rakyat Palestina telah menghadapi tantangan besar dari Israel dan Amerika Serikat, yang keduanya mendukung perpecahan, dan ini mengancam kemungkinan penerapan persyaratan yang ditandatangani di Aljazair," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika