IHRAM.CO.ID, SANA'A -- Kementerian Bimbingan, Urusan Haji dan Umroh Yaman mengutuk upaya politisasi haji Arab Saudi. Kerajaan Saudi juga disebut mencegah dua pihak melakukan kerja sama sejak 2014.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian meminta delegasi perunding nasional untuk mengangkat penderitaan jamaah Yaman dan peziarah umroh yang menjadi sasaran pemerasan, pencegahan, dan penderitaan berat.

Diketahui, terjadi penutupan bandara dan pelabuhan darat Sana'a, dengan pengecualian pelabuhan Al-Wadiah yang tidak mencukupi. Tidak hanya itu, terjadi transaksi yang tidak bertanggung jawab dan tidak adil oleh tentara bayaran Agresi.

Dilansir di Kantor Berita Yaman (Saba), Selasa (21/2/2023), dalam pernyataan itu ditegaskan kembali kecaman kementerian atas upaya tentara bayaran agresi di Aden dan Riyadh. Mereka diduga memanipulasi kuota jamaah haji Yaman untuk mendukung agensi mereka, yang baru-baru ini mereka dirikan. Hal ini dinilai melanggar sistem yang telah mereka tangani sejak lama.

Terakhir, kementerian meminta rezim Saudi untuk berurusan kembali dengan badan resmi yang mengekspresikan rakyat Yaman, jauh dari politisasi ilegal ritual keagamaan dan jauh dari tentara bayaran.

"Jalur tidak resmi ini tidak memiliki apa-apa selain mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan jamaah haji dan umroh tanpa sedikit layanan dan politisasi menjijikkan dari tugas ini," kata mereka dalam pernyataan tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika