REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid mengatakan, Panja BPIH akan menetapkan biaya haji agar lebih murah, lebih bermutu, dan lebih cepat durasi hajinya. Selama ini, Komisi VIII DPR RI, terus menyerukan agar biaya ibadah haji diturunkan.
"Sebetulnya itu usulan kami yang diklaim Kemenag, tapi sayangnya Kemenag hanya menurunkan 25 dolar Amerika saja,'' katanya.
Sodik menilai, kalau penurunannya hanya 25 dolar itu hanya basa-basi saja. Pemerintah, tidak serius menurunkan biaya ibadah haji. ''Karena sebetulnya potensi penurunan bisa lebih besar, bahkan minimal bisa mencapai 200 dolar Amerika," katanya.
Pada tahap awal, kata Sodik, Ia akan menelusuri kontrak kerja dengan maskapai penerbangan. Selama ini, kontrak kerja penerbangan dilakukan dengan PT Garuda Indonesia. Selanjutnya Panja akan menelusuri kontrak kerja dengan maskapai dan penerbangan yang lain. Sehingga, biayanya bisa ditekan, apalagi saat ini harga Avtur pun turun.
''Ini penting karena komponen terbesar dari biaya haji itu adalah biaya penerbangan. Bahkan mencapai 65 persen dari total biaya haji," katanya.
Menurutnya biaya penerbangan sebetulnya bisa ditekan. Biaya penerbangan pesawat sendiri saat ini mencapai sekitar 2.000 dolar Amerika. Hitungan Panja, itu bisa ditekan sekitar 200 dolar Amerika, sehingga menjadi 1.800 dolar.
''Kalau dikurskan 200 dolar itu lumayan. Harapannya bisa turun sekitar minimal 250 dolar," katanya.
Begitu juga, kata dia, dengan kontrak pondokan, katering dan kontrak transportasi darat selama disana. Itu, akan ditelusuri dan dipelajari. Karena, selama ini kontrak kerja yang dilakukan untuk komponen tersebut dilakukan dengan pihak ketiga.
''Ini dicurigai meninggikan biaya karena ada semacam makelar di sana,'' katanya.
Dikatakan Sodik, Indonesia sudah puluhan tahun bekerja sama dengan syekh maktab, tapi masih mengandalkan pihak ketiga. Jadi, kerap memperoleh maktab yang lokasinya jauh. '' Ini perlu diinvestigasi," katanya.
Terkait investigasi itu, kata dia, dalam waktu dekat ini, tim Panja BPIH pun akan melakukan investigasi di Arab Saudi. Termasuk, mempelajari kontrak kerja yang telah dilakukan. "Rencananya tanggal 13 Maret kami akan berangkat kesana, untuk mempelajari semuanya," katanya. N Arie
Ikuti Whatsapp Channel Republika