REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI menyayangkan penyediaan pemondokan bagi jamaah haji dilakukan melalui pihak ketiga.
Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay melalui keterangan tertulis, Sabtu Kemarin, menilai hal ini mengakibatkan harga pemondokan bisa naik sekitar 400-500 riyal dibandingkan bila dilakukan langsung kepada pemilik. Dengan demikian, menurutnya, akan berdampak pada inefisiensi dan kenaikan besaran BPIH yang harus dibayar oleh calon jamaah haji.
"Informasi yang kami peroleh dari tim Kantor Urusan Haji (KUH) di sini, hampir 97 persen pengadaan pemondokan dilakukan antara Kemenag dengan musta'jir' (perusahaan lain yang sudah menyewa terlebih dahulu). Hanya sekitar tiga persen yang dilakukan langsung dengan pemilik," kata Saleh.
Bahkan ada satu kasus yg terjadi saat tim KUH melakukan survei dan bertemu dengan pemilik, harga yang ditawarkan 3.500 riyal. Namun, tatkala tim kembali lagi beberapa minggu kemudian, ternyata pemondokan itu sudah disewa orang lain. Ketika tim KUH melakukan negosiasi dengan penyewa tersebut, harga yang ditawarkan di atas 4.000 riyal.
"Ketika ditanya perihal masalah ini, tim KUH menyatakan bahwa para penyewa itu memang memiliki badan hukum dan melakukan bisnisnya secara legal. Namun persoalannya, mengapa pemerintah tidak mendahului para penyewa itu padahal anggaran untuk pembayaran DP telah disetujui DPR jauh hari sebelumnya? Lalu, apakah tidak ada. kemungkinan ada pihak yang bermain dibalik keterlibatan pihak ketiga tersebut?" ujar anggota Fraksi PAN Dapil Sumut II itu.
Hal tersebut juga sudah ditanyakan langsung kepada Irjen Kementerian Agama M. Yasin yang kebetulan dalam beberapa minggu terakhir ikut melakukan supervisi di Saudi. "Menurut Irjen M. Yasin, mereka sudah banyak memberikan rekomendasi dan masukan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) di Jakarta. Namun, rekomendasi dan temuan mereka juga belum ditindaklanjuti," kata Saleh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
