Kamis 23 Apr 2015 19:48 WIB

Menag: Haji Nonkuota dan Backpacker Berisiko

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2015 di Komisi VIII Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/4).(Republika/Agung Supriyanto)
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2015 di Komisi VIII Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/4).(Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan berhaji dengan jalur nonkuota bukan undangan Arab Saudi, seperti dengan "backpacker", berisiko karena statusnya tidak diketahui oleh negara asal dan tujuan.

"Berhaji nonkuota berangkat sendiri dan 'backpacker' itu tidak diketahui oleh negara yang bersangkutan. Apabila terjadi apa-apa, tidak hanya merepotkan dia tapi juga banyak pihak," kata Lukman di Jakarta, Kamis.

Dia meminta agar metode berhaji di luar kuota resmi untuk dihindari.

"Kita tekankan itu seharusnya dihindari karena selain menyulitkan pemerintah, juga Arab Saudi. Apalagi jika di sana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia.

Maka dari itu, Lukman mengimbau agar Muslim Indonesia tidak berhaji dengan cara-cara tidak resmi.

Lukman mengatakan pihaknya terus mengupayakan agar pelaksanaan haji nonkuota tidak banyak terjadi.

Beberapa cara yang dilakukan, lanjut dia, dengan penguatan kerja sama Arab dengan Indonesia terutama untuk pemberian visa.

"Tentu kita minta orang keluar negeri itu mengunakan visa. Dan negara pemberi visa adalah negara ujuan. Kami minta Arab Saudi perketat ini agar tidak serta merta mengeluarkan visa. Jadi mereka yang berhaji di luar kuota itu benar-benar undangan pemerintah Saudi, bukan semacam 'backpacker'," kata dia.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement