REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (PP Asbihu NU) KH Hafidz Taftazani menyatakan pengurusan visa umrah dan haji tidaklah sulit. Ini karena, sistem e-hajj yang telah disiap pemerintah Saudi.
"Mulai tahun ini, pemerintah Arab Saudi menargetkan 100 persen e-hajj harus berjalan," ungkap kiai Hafidz ketika berbincang dengan Republika, di Jakarta, Jumat (28/8).
Direktur Utama Penyelenggara Haji Khusus Al-Haramain ini menjelaskan, sistem e-hajj akan mengkontrol persiapan penyelenggara memberangkatkan jamaahnya.
Semisal, penyelenggara A memberangkatkan berapa calon jamaah. Kemudian, mereka menginap di mana di Makkah dan di Madinah. Lalu sewa hotel di mana dan apakah hotel berizin atau tidak. Kalau berizin maka akan ada kode hijau.
"Jika sudah dipenuhi semua kepentingan jamaah seperti perizinan yang diberikan, akan keluar visa. Selanjutnya dibawalah paspor ke Kedutaan Arab Saudi di Jakarta untuk dicap mendapatkan visa haji," paparnya.
Melihat dari mekanisme itu, Kiai Hafidz meyakini keliru bila pengurusan visa itu sulit dan rumit. "Kalau segala sesuatunya sudah ada dan dokumen terlengkapi, maka seminggu pun selesai. Jadi, ini tinggal tergantung penyelenggara saja," kata kiai Hafidz menegaskan.
Ditanya peran Kedutaan Besar Arab Saudi dalam sistem e-hajj, dengan tegas Kiai Hafidz menjelaskan, proses visa itu kewajiban Kementerian Haji Arab Saudi sesuai dengan data yang dimasukkan. Lalu kedutaan hanya akan mencap visa dikirimkan Kementerian Haji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
