Senin 07 Sep 2015 17:12 WIB

DPR Minta Lebih Banyak Superblok untuk Pemondokan Haji

Salah satu sudut lobi Hotel Al Jawharah, Makkah
Foto: go-makkah.com
Salah satu sudut lobi Hotel Al Jawharah, Makkah

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemondokan untuk jamaah haji Indonesia disederhanakan dan terkonsentrasi di satu lokasi. Pemerintah pun didorong untuk menyewa superblok seperti Hotel Al Jawharah di Jarwal, Makkah.

"Kami ingin pemondokan seperti ini (Hotel Al Jawharah). Jamaah bisa berkumpul di satu wilayah. Fasilitasnya juga bagus," kata Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Didik Sodik Mudjahid usai mengunjungi pemondokan jamaah haji di Hotel Al Jawaharah, seperti dilaporkan wartawan Republika, Ratna Puspita.

Hotel Al Jawharah merupakan lokasi pemondokan 801, Sektor 8. Hotel ini bertipe superblok dengan lima menara. Setiap menara berkapasitas hingga 4.500 jamaah. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1436H/2015M menempatkan 21.600 jamaah di hotel yang berjarak 800 meter dari Masjidil Haram.

Sodik mengatakan, penyederhanaan wilayah pemondokan akan memudahkan petugas untuk melakukan pengawasan dan pengamanan. Selain itu, jamaah juga dapat berkumpul dengan lebih banyak jamaah dari Indonesia. "Suasana Indonesia lebih terbangun," kata dia.

Menurut dia, adanya suasana Indonesia sangat penting bagi kesehatan jamaah haji. Berdasarkan laporan dari petugas kesehatan, Sodik menuturkan, jamaah yang sakit bukan hanya karena kondisi fisik menurun. "Tapi juga mental yang kangen dengan suasana Indonesia," kata dia.

Pemerintah juga perlu mengubah cara pikir jamaah yang menginginkan lokasi pemondokan dekat dengan Masjidil Haram. "Dekat itu mahal dan fasilitas buruk. Kita ke sini juga bukan untuk shalat maksimum di Masjidil Haram, tapi melakukan prosesi ibadah haji," ujar Sodik.

Agar wilayah pemondokan dapat terkonsentrasi maka pemerintah juga harus mendapatkan pemondokan dengan kapasitas lebih besar. Sodik pun menyarankan pemerintah lebih awal melakukan negosiasi pemondokan. "DPR kan sudah sepakat DP (uang muka) pemondokan dapat lebih awal," ujar Sodik.

Dia juga berjanji mendorong Komisi VIII agar pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) lebih cepat. "Pembahasan BPIH mengikuti kalender Hijriah. Namun, seberapa cepat juga tergantung Kementerian Agama dan dengan catatan kinerja tahun ini meningkat," kata dia.

Ada enam wilayah pemondokan tahun ini, yaitu Mahbas Jin (Sektor 1, Sektor 2), Aziziah Janubiyah (sembilan pemondokan Sektor 3), Aziziah Syimaliah (empat pemondokan Sektor 3 dan empat pemondokan Sektor 4), Syisyah (11 pemondokan Sektor 4, sepuluh pemondokan Sektor 5, dan 28 pemondokan Sektor 6), Jarwal (Sektor 7 dan Sektor 8), dan Misfalah (Sektor 9).

Sodik mengatakan, jumlah wilayah pemondokan tersebut sudah berkurang sesuai saran DPR. DPR meminta pemerintah mengurangi jumlah wilayah pemondokan dari sepuluh lokasi menjadi enam lokasi.

Pemondokan di wilayah-wilayah itu berjarak 600 meter hingga 4.500 meter dari Masjidil Haram. "Jarak lokasi atau kedekatan dengan Masjidil Haram bukan lagi faktor pertimbangan. Yang terpenting fasilitas busnya baik," kata Sodik.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah Arsyad Hidayat mengatakan, pemerintah sudah mengupayakan pemondokan jamaah terkonsentrasi di lokasi yang sama seperti Hotel Al Jawharah. "Kendalanya tidak banyak superblok seperti ini. Kalau pun ada, jaraknya tujuh hingga delapan kilometer," ujar dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement