REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Tim Pengawas Haji DPR Jazuli mengingatkan agar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ibadah haji membenahi sistem komunikasi. Rendahnya komunikasi, dapat terlihat dalam penanganan tragedi Mina, 24 September lalu.

Pentingnya meningkatkan komunikasi dirasakan menjadi salah satu faktor utama menghambat penanganan korban Tragedi Mina.

Ia menyarankan agar Kementerian Agama bisa meningkatkan infrastruktur dan jumlah personel komunikasi dalam melakukan pemantauan dan koordinasi dengan para jemaah yang melakukan ibadah haji.

"Jadi, orang yang tersesat bisa menghubungi petugas. Petugas misalkan bisa menyediakan 18-20 line telepon atau minimal setiap maktab harus ada contact person," kata dia.

Kementerian Agama agar bisa menyediakan petugas haji yang ditempatkan di pos-pos kecil yang tersebar di berbagai titik strategis sekitar kawasan kegiatan haji. "Untuk menghindari jamaah kita tersesat, bikin saja pos kecil ditaruh satu-tiga orang petugas haji kita di situ," ujarnya.

Namun untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang melibatkan peran dari Kerajaan Arab Saudi, Jazuli lebih suka menggunakan pendekatan berkompromi.

Untuk hal ini, Pemerintah Indonesia diminta agar mengedepankan berkompromi dengan Pemerintah Arab Saudi dalam memperbaiki kualitas pelayanan haji bagi jamaah haji asal Indonesia meski secara kasat mata pelayanan pemerintah Arab Saudi untuk memperbaiki infrastruktur sudah membaik, tapi belum menggembirakan.

Jamaah haji Indonesia terbesar, menghasilkan devisa terbesar juga bagi Arab Saudi. ''Untuk itu penting bagi Indonesia meningkatkan posisi tawar atau bargaining position dalam meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji,'' ujar Jazuli di Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika