REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Pemerintah India berencana untuk mengalihkan kewenangan pengelolaan haji dari Kementrian Luar Negeri kepada Kementerian Minoritas. Namun, kebijakan ini, dinilai tidak efektif.
Dilansir dari Arabnews, Senin (19/9) Mantan Presiden All India Muslim Majlis e Mushawarat Zafarul Islam Khan mengatakan, keputusan pemerintah untuk mengalihkan kewenangan pengelolaan haji merupakan keputusan yang salah. "Kementrian Urusan Minoritas merupakan lembaga yang tak cocok untuk urus haji," kata Khan.
India memiliki kuota 150 ribu jamaah haji setiap tahun, dan ini tidak dapat sembarangan di kelola oleh sebuah lembaga karena membutuhkan pengalaman dalam pengelolaan logistik yang besar. Menurut Khan, segala sesuatu yang berkaitan dengan haji harus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri.
"Menerbitkan paspos haji harus dilakukan Kemenlu, pemilihan dan menyewa gedung di Makkah dan Madinah harus dilakukan anggota Komite Haji India dengan diplomat India di Jeddah," kata dia.
Jika terjadi masalah apapun di Arab Saudi, maka Kemenlu bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. "Saya tidak melihat ada alasan untuk mengalihkan kewenangan pengelolaan haji dari Kemenlu kepada Kementrian uruan minoritas, ini salah dan keliru," ujar dia.
Selain itu, Kementrian Uruan Minoritas hanya memiliki sedikit pengaruh baik di dalam negeri dan di luar negeri dibandingkan dengan Kemenlu. Khan mencontohkan bertanggung jawab untuk mengelola beasiswa untuk masyarakat minoritas saja gagal. "Padahal pelayanan ini hanya sebuah tugas sederhana, bagaimana jika nanti harus mengurusi pekerjaan yang lebih kompleks seperti urusan haji," ujar dia.
Khan pun mempertanyakan penilai dari pihak yang membuat keputusan ini. Meski telah dialihkan, Kemenlu masih tetap mengeluarkan pernyataan, edaran dan siaran pers terkait isu haji melalui divisi haji.
Kementerian Luar Negeri memiliki tim yang kompeten dengan 13 pegawai eselon tertinggi mengelola administasi haji. Tetapi Kementerian Urusan Minoritas hanya memiliki satu petugas saja untuk mengurus seluruh keperluan haji.
Selain Khan, Pemimpin Haji India Zafar Sareshwala menentang keras keputusan tersebut. "Urusan haji harus tetap berada di tangan Kemenlu, mereka memiliki diplomat dan petugas yang kompeten untuk mengelola haji selama beberapa dekade," tandas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
