Sebagai Ketua Umum Himpuh, Baluki mengatakan, sebenarnya peraturan untuk mengantisipasi adanya orang yang memakai sarana visa umrah atau haji untuk bekerja sudah sedemikian ketat. Pemerintah Arab Saudi pun mengenakan aturan yang keras untuk mengantisipasi penyusupan imigran gelap tersebut.
"Bila ketahuan bahwa si penyusup atau imigran gelap itu berasal dari sebuah agen umrah, maka agen umrah itu akan dikenai denda yang sangat besar, yakni 25.000 riyal Saudi per orang. Kalau kemudian diketahui travel tersebut telah memasukan empat orang TKI illegal, maka biro travel itu akan terkena sanski tidak bisa lagi mengirimkan jamaah umrah/haji,’’ katanya.
Selain itu, lanjut Baluki, seluruh uang jaminan yang oleh biro itu dibayarkan sewaktu mengurus izin agar bisa memasukan jamaah haji dan umrah, akan dicarikan oleh pemerintah Arab Suadi sebagai ganti kerugian. Ingat jumlahnya sangat besar, yakni hampir mencapai sekitar Rp 1 millyar atau 150 ribu dolar AS.”
"Jadi begitu terkena sanksi maka dipastikan biro umrah dan haji itu dipastikan bangkrut. Dipastikan biro ini akan 'nangis darah’. Dan kasus ini pun sudah beberapa kali terjadi, ’’ katanya.
Baluki menceritakan, semenjak pertengajan 90-an atau semenjak berlakunya ketentuan bahwa jamaah haji dan umrah harus mempergunakan paspor biasa (paspor hijau), mukai saat itu terjadi pengawasan yang ketat atas orang yang ke luar masuk Arab Saudi. Mereka tak lagi gampang memalsukan identitas yang ada di paspor. Sebab, bila dulu ketika memakai ‘paspor cokelat’ identitas foto begitu gampang diubah, kini sudah tak bisa lagi. Pemalsuan cap di paspor juga tak bisa dilakukan.
"Saya ingat menggonta-ganti foto sebelum memakai paspor remsi (hijau) dahulu begitu gampang dilakukan. Layanan imigrasi di Arab Saudi saat ini juga masih sederhana seperti hanya mengurus pas lintas batas negara biasa. Akibatnya, orang begitu gampang masuk ke Arab Saudi,’’ kata Baluki menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
