IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Masih ada kasus jamaah umrah yang tertipu dinilai karena regulasi atau pengaturan umrah belum kuat. Karenanya, pengawasan penyelenggaraan umrah perlu dilakukan.
“Memang harus ada pengawasan, tapi juga yang tidak menyulitkan masyarakat untuk bisa beribadah,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (4/4).
Iskan mencontohkan, kini ada travel umrah berbasis online. ini menjadi masalah baru karena minim pengawasan. “Ya, seperti halnya bisnis online, kan susah juga mengawasinya,” jelas Iskan.
Belum lagi, kata dia, masalah janji fasilitas yang ditawarkan travel. Misalnya, travel bilang hotel dekat Masjid al-Haram saja. "Harusnya jelas, masjid apa namanya, agar semuanya jelas, jamaah juga tahu dari awal," kata dia yang juga menyoroti kepastian tiba, akomodasi, dan keberangkatan.
Iskan menyarankan, perlu ada teguran dan pembekuan izin sementaran kepada travel bermasalah. “Tapi, ya itu, gimana dengan travel yang gak punya izin? Mau ada pembekuan gimana? Kan sudah jelas tidak terdaftar,” ujar Iskan.
Kedepan, kata dia, akan ada pertemuan dengan Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, dan Komisi VIII DPR untuk membahas standarisasi travel umrah. "Nanti akan ada pertemuan, karena selama ini pun sering terjadi saling lempar antara kementerian agama dan pariwisata terkait perizinan itu," kata Iskan menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
