IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tidak memfasilitasi jamaah haji yang akan melakukan ibadah sunah tarwiyah. Meski demikian, bukan berarti pemerintah melepas begitu saja.
Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Ali Rokhmad mengatakan pemerintah tidak melarang kegiatan tersebut. Ibadah tersebut menjadi tanggung jawab pribadi. "Silakan saja, dengan catatan harus ada izin dari kepala sektor masing-masing di daerah kerja Makkah," ujarnya saat memberi pembekalan kepada petugas Media Center haji (MCH) 2017 di Kemenag, Rabu (19/7).
Caranya dengan mengajukan surat permohonan berisi nama jamaah haji yang akan melakukan tarwiyah. Surat tersebut berfungsi sebagai pernyataan tidak akan menuntut hak, seperti konsumsi dan transportasi, termasuk ketika jamaah sakit atau meninggal dunia.
Namun, ada tim yang melakukan pengawasan untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan. Tim ini terdiri atas Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, tim perlindungan jamaah (Linjam) yang berasal dari unsur TNI dan Polri dan empat petugas pembimbing ibadah.
Tim monitoring ini sifatnya bergerak (mobile). Tim kesehatan juga dilibatkan untuk melakukan penanganan medis. Ambulans disiapkan jika ada jamaah yang sakit atau meninggal dunia.
"Kita tidak masuk dalam substansi ibadah mereka, tapi pemerintah tetap mengawasi keselamatan jamaah," kata mantan kasubdit bimbingan jamaah haji ini.
Tarwiyah adalah melakukan napak tilas perjalanan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Jamaah Tarwiyah akan melakukan perjalanan dari Makkah ke Mina sejauh 14 kilometer. Lalu, setelah itu perjalanan berlanjut keesokan harinya dari Mina ke Arafah untuk bergabung dengan jamaah lainnya yang berangkat dari Makkah, langsung ke Arafah untuk menjalani wukuf.
Ali mengatakan tiap tahun ada 10-12 ribu jamaah haji yang melakukan ibadah tarwiyah. Tahun ini, Indonesia memberangkatkan 221 ribu jamaah haji. Sebanyak 204 ribu merupakan jamaah haji reguler, dan 17 ribu adalah jamaah haji khusus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
