IHRAM.CO.ID, JAKARTA --- Ketua Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menilai pengambilan data jamaah melalui rekam biometrik oleh Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel tak perlu diributkan. Hal itu dikarenakan VFS Tasheel sudah ditunjuk langsung oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai pihak resmi yang dapat melakukan perekaman biometrik sebagai syarat bagi jamaah untuk mendapatkan visa umrah.

“VFS itu sudah terdaftar di Indonesia dan juga sudah melakukan pengujian biometrik di negara-negara lain, VFS ini ditunjuk. Kalau ini sudah menjadi keputusan suatu negara, kita tak berhak mencampuri aturan negara lain,” kata Syam kepada Republika.co.id, Selasa (8/1).

Menurut Syam yang menjadi permasalahan saat ini adalah terkait penyebaran kantor cabang VFS Tasheel. Syam menilai dengan keberadaan kantor cabang VFS Tasheel yang hanya berada di sejumlah daerah tertentu, membuat jamaah umrah terbebani. Telebih bagi jamaah yang tempat tinggalnya jauh dari kantor cabang VFS Tasheel yang dituju, membuat pengeluaran jamaah pun bertambah.

Karenanya, menurut Syam yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia adalah membenahi teknis pelaksanaan perekaman biometrik oleh VFS Tasheel. “Masalahnya karena penyebarannya sehingga ada keterlambatan, ongkos bolak-balik. Kita tak berhak mencampuri aturan negara lain tetapi masalah teknisnya bagaimana supaya terlaksana peraturan negara lain itu, kita kan punya hak,” tutur Syam.

Menurut Syam VFS Tasheel dapat memperbanyak kantor cabang sehingga memudahkan jamaah. Namun ada alternatif lain sehingga pelaksanaan perekaman biometri oleh VFS Tasheel dapat lebih mudah dan cepat yakni dengan memusatkan perekaman biometrik di embarkasi. Hal ini dilakukan seperti perekaman biometrik pada jamaah haji saat musim haji tahun lalu.

“Ini kan baru proses pertama pasti ada gejolak, biarkan saja dulu nanti terbaca masalahnya apa, mereka memperbaiki. Siapa pun yang ingin datang ke suatu negara, pasti negara itu ingin mengetahui,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika