IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) ingin operasi Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel ditunda sampai ada solusi. Patuhi juga mempertanyakan mengapa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nampak sulit menunda operasional VFS Tasheel. Bahkan sampai sekarang belum ada solusinya.
"Publik tahu pemerintah konsen sudah melakukan apa pun, rapat sinkronisasi dan koordinasi dan segala macam, tapi publik menunggu hasilnya apa? Ini membuat situasi gamang seperti ada sesuatu," kata Ketua Harian Patuhi, Artha Hanif kepada Republika.co.id, Rabu (30/1)
Sebelumnya, pemerintah melalui lima kementerian sepakat merekomendasikan rekam biometrik yang dilakukan VFS Tasheel ditunda. Sementara, BKPM dikabarkan akan mengundang asosiasi travel umrah untuk evaluasi kegiatan rekaman biometrik yang dilakukan VFS Tasheel.
Artha mengatakan, sudah sepekan Patuhi belum mendapatkan kabar dari BKPM. Padahal sebelumnya Patuhi sudah mengingatkan agar BKPM dan Patuhi bisa segera duduk bersama. BKPM juga menyampaikan akan memanggil beberapa pihak termasuk Patuhi dan VFS Tahseel untuk duduk bersama. Namun, sampai sekarang belum ada panggilan untuk duduk bersama.
"Saya sudah beberapa kali menanyakan ke BKPM kapan bisa duduk, karena kita perlu menghormati dan merespons hasil rapat koordinasi, sinkronisasi dan rapat dengar pendapat, semestinya tinggal ditindaklanjuti, posisi kita masih menunggu," jelasnya.
Ia menjelaskan, rekam biometrik memang suatu keharusan sebelum masuk ke Arab Saudi. Rekam biometrik biasanya dilakukan di Bandar di Jeddah atau Madinah. Namun, yang jadi masalah adalah rekam biometrik menjadi syarat mendapatkan visa umrah. Rekam biometrik juga dipindahkan ke Indonesia di kantor VFS Tahseel.
Ia mempertanyakan, kenapa setelah rekam biometrik di Indonesia ada lagi rekam biometrik di Arab Saudi. Calon jamaah umrah jadi melakukan rekam biometrik dua kali. Patuhi tidak tahu alasannya mengapa rekam biometrik harus dua kali. Akibatnya menjadi persoalan dan menyusahkan jamaah umrah serta travel umrah.
Dia mengatakan, seharusnya VFS melakukan penelitian, meninjau kelayakan kegiatan rekam biometrik, sosialisasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait. Setelah cukup layak, baru laksanakan rekam biometrik. Jangan seperti sekarang kegiatan rekam biometrik malah merepotkan calon jamaah umrah dan pengusaha travel umrah.
Ia menegaskan, intinya Patuhi ingin kegiatan rekam biometrik sebagai syarat mendapatkan umrah dihentikan sementara. Kemudian semua pihak terkait duduk bersama untuk mencari solusi. Supaya calon jamaah umrah tidak mendapat kesulitan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
