IHRAM.CO.ID, UNGARAN — Kebijakan penghentian sementara izin masuk bagi ibadah umroh oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akibat dampak Covid-19, menjadi pukulan berat bagi pelaku jasa (biro) perjalanan ibadah umroh. Di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tenga, sejumlah pengelola biro perjalanan umroh mengaku tengah menghadapi potensi kerugian yang tidak sediki, akibat adanya kebijakan tersebut.
Pengelola biro umroh dan haji plus, Haninda Utama Tour and Travel, Ahmad Hanik mengaku, penghentian sementara izin masuk bagi jamaah ibadah umroh bakal berdampak besar bagi usahanya tersebut. Tak hanya dirinya, namun umumnya pengelola biro perjalanan umroh yang lain juga dihadapkan pada persoalan yang sama. Yakni potensi kerugian yang tidak sedikit karena jemaah umroh tidak bisa berangkat.
“Terlebih lagi jika keperluan akomodasi calon jamaah umroh sudah diselesaikan, seperti tiket pesawat, visa, penginapan bahkan hingga katering,” ungkapnya, saat dikonfirmasi di Ungaran, Jumat (28/2).
Hanik juga mengakui, kendati surat resmi terkait kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah kerajaan Arab Saudi tersebut belum diterimanya, gambaran tentang kerugian tersebut sudah di depan mata. Sebab terkait dengan line agreement, yakni pelunasan, sewa hotel dan katering selama berada di Arab Saudi setahunya tidak bisa dikembalikan uangnya.
“Para pengelola biro umrah menginginkan agar Pemerintah mengupayakan negosisasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Agar biro umroh tidak menjadi pihak yang dirugikan,” jelasnya.
Hanik sudah berupaya menyampaikan kepada calon jemaah umroh yang akan melakukan pelunasan biaya agar ditangguhkan dahulu. Hal ini sambil menunggu Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mencabut kembali keputusannya. “Karena kebijakan tersebut dikeluarkan guna menghindari hal-hal tak diinginkan di kemudian hari, terkait dengan Covid-19 yang tengah mewabah di dunia."
Hanik lewat Haninda Utama Tour and Travel terakhir telah memberangkatkan rombongan jamaah umroh sepekan yang lalu. Berdasarkan informasi terbaru, rombongan yang dibawa biro perjalanannya tersebut telah ada di Mesir. “Kami berharap memang ada solusi terbaik, sebab permasalahan tidak bersumber dari biro umroh maupun Pemerintah Indonesia,” tambahnya.
Terpisah, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Semarang, Taufiqurrahman mengimbau kepada calon jemaah umroh yang akan berangkat tetap tenang. Ia juga mengajak para calion jemaah untuk menunggu perkembangan lebih lanjut terkait dengan permasalahan ini, apalagi Pemerintah RI juga masih terus mengupayakan lobi-lobi agar Pemerintah Arab Saudi memahami persoalan yang terjadi, terkait dampak kebijakan yang dikeluarkannya.
“Kami minta masyarakat untuk tetap tenang dan semoga segera ada jalan keluarnya. Saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar ada kelonggaran atas keputusan yang telah diambil,” kata Taufiq.
Sejauh ini Kantor kemenag Kabupaten Semarang juga belum memperoleh data yang pasti mengenai jumlah jamaah ibadah umroh dari Kabupaten Semarang yang akan berangkat dan ditangguhkan. Ia menengarai jumlahnya juga cukup banyak. Karena ibadah umroh saat ini memang tengah diminati masyarakat, setelah masa tunggu ibadah haji saat ini sudah semakin panjang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
