REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Garut mencatat ada sekitar 1.800 calon jamaah haji (calhaj) yang gagal berangkat pada tahun ini lantaran kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Sejumlah jamaah telah menyampaikan respons langsung ke Kantor Kemenag Garut.
Beberapa menerima, tapi ada juga yang kecewa. Kepala Seksi Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kabupaten Garut, Karimudin mengatakan menerima berbagai tanggapan dari para calhaj yang dipastikan gagal berangkat tahun ini. Menurut dia, pro-kontra itu wajar karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda.
"Pasti ada yang kecewa, tapi tak sedikit yang menerima," kata dia, saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (2/6).
Menurut dia, alasan calhaj kecewa tak lain telah menunggu lama untuk bisa menunaikan ibadah haji, tapi akhirnya batal berangkat tahun ini. Sementara ada pula calhaj yang menerima.
Karimudin mengatakan, mereka yang menerima umumnya adalah yang paham akan kondisi pandemi Covid-19 saat ini. "Jangankan untuk keluar negeri, mereka yang menerima juga umumnya takut keluar rumah," kata dia.
Ia mengimbau para calhaj yang gagal berangkat tahun ini tak khawatir. Kantor Kemenag Garut telah menyiapkan dua skema kepada calhaj yang gagal berangkat. Pertama, biaya pelunasan ongkos haji bisa disimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Dengan skema itu, nantinya calhaj akan menerima nilai manfaat dari tabungan yang disimpannya itu. "Tentunya bisa dipakai untuk keberangkatan tahun depan," kata dia.
Sedangkan skema yang kedua, calhaj dapat mengambil biaya pelunasan ongkos haji. Namun untuk skema kedua ini, ia baru akan merapatkan soal teknisnya.
"Hari ini Kemenag Garut mau rapat virtual bicarakan soal teknisnya. Sudah ada (calon jamaah haji) yang mau ambil. Makanya kami bicarakan dulu," ujar dia.