Catatan akhir tahun MUI soroti Islamofobia dan Palestina

Islamofobia dan diskriminasi terhadap Muslim

MUI juga menyoroti penindasan dan kekejaman terhadap umat Islam yang terjadi di banyak negara oleh otoritas setempat.

Sudarnoto mencontohkan umat Islam di India telah terdiskriminasi secara sosial, ekonomi, hukum dan politik terlebih sejak undang-undang kewarganegaraan India menempatkan muslim sebagai warga kelas dua.

“Semangat Islamofobia disebarkan dengan mengatakan orang Islam adalah penyebar Covid-19,” terang peraih magister dari McGill University, Kanada ini.

Selain di India, kata Sudarnoto, diskriminasi terhadap Muslim juga dialami muslim di Kashmir, Myanmar, dan Uyghur.

Bahkan, sambung dia, beberapa kasus diskriminasi, perundungan, penistaan terhadap muslim di beberapa wilayah di Australia, Eropa dan Amerika juga terjadi.

“Sikap fobia terhadap Islam dan umat Islam juga ditunjukkan di Perancis antara lain melalui pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron beberapa waktu yang lalu,” terang Sudarnoto.

Atas nama kebebasan berekspresi, kata Sudarnoto, pemerintah Prancis membiarkan dan melindungi penistaaan terhadap Nabi Muhammad dan agama Islam.

“MUI mengecam semua bentuk penindasan terhadap umat Islam dan sikap Islamofobia yang dilakukan siapapun,” ucap Sudarnoto.

Namun, sambung dia, MUI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi agar lembaga-lembaga dunia seperti OKI, PBB, organisasi pembela HAM secara intensif melakukan langkah-langkah penting dan bermartabat menghentikan gerakan Islamofobia dan membela hak dan kedaulatan muslim, terutama di negara non-Muslim.

Politik Global dan hak veto

MUI juga memandang masih adanya ketidakadilan global yang secara politik dan ekonomi mempengaruhi tatanan dunia.

Menurut Sudarnoto, beberapa negara yang berpenduduk muslim mayoritas maupun minoritas telah menjadi korban akibat ketidakadilan ini

Dia mengatakan dominasi neo-kapitalisme dan neo-liberalisme melahirkan kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan di banyak negara.

“Lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF dinilai tidak berhasil mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang sesungguhnya,” kata dia.

Selajutnya, papar dia, hak Veto terutama oleh Amerika juga merupakan sumber masalah sehingga nasib bangsa Palestina hingga hari ini semakin berat.

“Selain invasi dan aneksasi Israel terhadap Palestina terus dilakukan, upaya memecah belah negara Timur Tengah terus dilakukan dengan keterlibatan Amerika, termasuk gerakan normalisasi hubungan dengan Israel,” urai dia.

MUI, ucap Sudarnoto, mengecam invasi dan tindakan imperialistik Israel terhadap Palestina ini.

“Tindakan Israel ini merusak beberapa resolusi DK PBB, kemanusiaan dan perdamaian dunia,” kata dia.

Menurut Sudarnoto, perlawanan terhadap Israel harus terus dilakukan antara lain pertama, melalui perjuangan diplomatik dengan mendesak agar Israel dikeluarkan dari keanggotaannya di PBB.

Kedua, dorongan kepada berbagai kekuatan civil society dalam dan luar negeri, penggerak HAM dan segmen masyarakat lainnya untuk mengecam dan mengentikan Israel

Ketiga, dorongan kepada OKI untuk mengkonsolidasi persatuan negara-negara muslim.

Terkait dengan itu, kata Sudarnoto, MUI mendorong proses demokratisasi di internal PBB dengan meninjau ulang atau setidaknya membatasi penggunaan Hak Veto untuk hal-hal yang menyangkut keselamatan jiwa manusia dan eksistensi suatu bangsa.

“Dengan cara ini, maka akan melemahkan upaya-upaya memperkokoh perdamaian dan keadilan global,” ucap Sudarnoto.