Resolusi tersebut mengatakan pemilihan umum yang bebas dan adil harus memenuhi "standar internasional tertinggi" dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Semua warga Suriah memenuhi syarat untuk berpartisipasi.
Pada konferensi perdamaian Suriah yang diselenggarakan Rusia pada Januari 2018, kesepakatan dicapai untuk membentuk komite yang beranggotakan 150 orang dengan menyusun konstitusi baru yang berlangsung hingga September 2019. Sebuah komite beranggotakan 45 orang akan mengadakan pertemuan kelima dimulai pekan depan.
Pedersen mengatakan sesuai resolusi PBB, proses politik harus dimiliki dan dipimpin oleh Suriah, tetapi konflik tersebut sangat internasional, dengan lima tentara asing aktif di Suriah. “Dunia tidak dapat berpura-pura bahwa solusinya hanya di tangan orang Suriah atau PBB dapat melakukannya sendiri,” ucap dia.
Dia juga mendesak diplomasi internasional yang lebih serius dan kooperatif. Saat ini sangat dibutuhkan perdamaian, menunjuk pada penderitaan jutaan warga Suriah di dalam dan di luar negeri. Kepala kemanusiaan PBB, Mark Lowcock memperingatkan dewan bahwa Suriah memulai 2021 dengan sejumlah penderitaan.
Mata uang Suriah telah menurun drastis, harga pangan tinggi, peningkatan kasus Covid-19, kekurangan bahan bakar, dan pemadaman listrik. “Mungkin yang paling mengkhawatirkan adalah ketergantungan yang semakin besar pada pekerja anak. Satu dari 10 keluarga mengatakan mereka harus bergantung pada anak-anak mereka untuk berkontribusi pada pendapatan keluarga,” kata Lowcock.
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2021/1/21/un-announces-talks-on-new-syria-constitution
Ikuti Whatsapp Channel Republika
