Kemudian, Ma'ruf menilai tantangan selanjutnya pascapembentukan KIH adalah membangun management information system (MIS) yang terintegrasi. Tujuannya untuk mencatat data produksi maupun nilai perdagangan produk halal yang diproduksi dan diperdagangkan melalui kawasan industri halal ini.
Ma'ruf menilai perlu adanya kodifikasi yang bisa mengintegrasikan sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi, sehingga statistik data perdagangan produk halal melalui kawasan industri ini dapat tercatat dengan baik.
"Hal ini harus kita mulai dengan membangun traceability (ketelusuran) dari mulai raw material berupa hasil pertanian dan perkebunan, produk hewani, produk perikanan dan sumber daya kelautan, kemudian berlanjut ke produk setengah jadi, sampai dengan produk jadi yang siap pakai di tingkat konsumen," ungkapnya.
Sementara, sertifikasi produk halal kata Ma'ruf, diharapkan dapat dimaknai oleh para pelaku usaha sebagai peningkatan nilai tambah dari produk. Sebab, dengan meningkatkan competitiveness akan berujung kepada meningkatnya nilai ekspor produk halal Indonesia.
Untuk itu, ia berharap melalui webinar ini dapat dirumuskan berbagai usulan kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, termasuk di Jawa Timur. Tujuannya, agar berkembangnya kawasan industri halal dapat menjadi penghela (pull factors) bagi berkembangnya layanan keuangan syariah maupun berkembangnya usaha syariah, di wilayah Jawa Timur.
"Untuk Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama pengelola Kawasan industri halal saya harapkan agar dapat lebih gencar mempromosikan dan mengundang pelaku usaha agar kawasan Industri halal ini secepatnya beroperasi dan menyerap tenaga kerja," kata Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
