Pemerintah kemudian memperpanjang larangan untuk mengecualikan Sudan dan Tanzania dari berpartisipasi dalam skema lotere visa keragaman dan melarang individu dari Nigeria, Eritrea, Myanmar dan Kirgistan. Pada hari pertama Presiden Joe Biden menjabat pada bulan Januari, ia menandatangani perintah eksekutif yang membatalkan larangan tersebut, yang oleh pemerintah saat ini digambarkan sebagai "xenophobia dan animus agama".
Gregg Gonsalves, penulis senior studi tersebut, mengatakan kepada Yale News bahwa temuan tersebut memperkuat argumen bahwa kebijakan Trump berdampak pada kesehatan Muslim Amerika. "Ini mendukung tesis bahwa Islamofobia yang dipupuk oleh mantan Presiden Trump mempengaruhi kesehatan Muslim Amerika di AS dan bahwa kebijakan imigrasi dapat memiliki konsekuensi tidak langsung dan tak terduga bagi mereka yang menjadi sasaran tindakan semacam itu," kata Gonsalves.
Selama bertahun-tahun, para ahli telah berargumen bahwa Islamofobia dan sentimen anti-Muslim juga harus dilihat sebagai masalah kesehatan masyarakat, dengan diskriminasi yang mengarah pada efek kesehatan yang merugikan termasuk stres dan masalah kesehatan mental.
Sebuah tinjauan penelitian pada 2018 oleh University of California-San Francisco, University of California-Los Angeles dan Stonybrook University menyoroti sejumlah cara di mana Islamofobia telah berdampak negatif terhadap kesehatan populasi Muslim dan Arab di AS.
Empat studi yang meneliti kesehatan mental orang Arab dan Amerika Kasdim di Detroit, Michigan menemukan bahwa diskriminasi berdasarkan ras, etnis atau agama dikaitkan dengan tingkat tekanan psikologis yang lebih tinggi. Wanita yang mengenakan jilbab juga melaporkan lebih banyak diskriminasi dalam pengaturan perawatan kesehatan daripada wanita yang tidak, menurut tinjauan penelitian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
