IHRAM.CO.ID, Uni Eropa (EU) tidak akan terburu-buru untuk secara resmi mengakui kelompok militan itu sebagai penguasa baru Afghanistan. Direktur pelaksana Komisi Eropa untuk Asia dan Pasifik, Gunnar Wiegand, mengatakan hubungan resmi hanya akan terjadi jika Taliban memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk menghormati hak asasi manusia dan memberi akses tak terbatas bagi para pekerja kemanusiaan.
"Tidak ada keraguan di antara negara-negara anggota (EU) dan dalam konteks G7: kita perlu terlibat dengan Taliban, kita perlu berkomunikasi dengan Taliban, kita perlu mempengaruhi Taliban, kita perlu memanfaatkan pengaruh yang kita miliki," ujarnya.
"Tapi kami tidak akan tergesa-gesa mengakui formasi baru ini, atau menjalin hubungan resmi (dengan Taliban)," kata Wiegand kepada anggota Parlemen Eropa di Brussels.
Wiegand mengatakan tidak jelas apakah Taliban akan dapat memerintah secara efektif, tetapi bagi EU syarat utama untuk menjalin hubungan resmi adalah pembentukan pemerintahan transisi yang inklusif dan representatif.