Meski demikian, dia mengakui terdapat sejumlah faktor eksternal yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kelembagaan BPJPH.
Di antaranya, proyeksi Indonesia sebagai produsen halal terbesar dunia, munculnya halal life-style, kesadaran halal dan preferensi masyarakat terhadap produk halal, masuknya produk bersertifikat halal dari luar negeri, hingga komplain publik terhadap layanan sertifikasi halal.
"BPJPH menjalankan fungsi administratif sekaligus sebagai regulator dan leading sector sertifikasi halal. Namun dalam melaksanakan tugas itu BPJPH harus bekerjasama dengan kementerian, lembaga, Majelis Ulama Indonesia, lembaga pemeriksa halal, perguruan tinggi, perbankan, maupun masyarakat luas," lanjutnya.
Dia melanjutkan, ada puluhan institusi yang terlibat dalam jaminan halal. Tidak mungkin BPJPH dapat menjalankan tugas tersebut sendirian.
Di internal BPJPH sendiri, Mastuki menyatakan perlu penataan dalam banyak aspek. Di antaranya, percepatan penyelesaian sejumlah regulasi baru JPH beserta akomodasinya terhadap potensi halal yang semakin luas.
Juga, terkait SDM halal yang relevan dengan kebutuhan, penyediaan infrastruktur halal baik fisik maupun jaringan, dukungan IT dalam layanan sertifikasi halal, tata kelola BPJPH sebagai Badan Layanan Umum (BLU), hingga optimalisasi program dengan keterbatasan anggaran.
Ketua Dewan Pakar MES, Perry Warjiyo, mengatakan besarnya jumlah UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal merupakan tantangan bersama untuk dicarikan solusi. Hal itu juga menjadi perhatian Dewan Pakar MES.
Untuk itu, Perry mengajak agar forum-forum bersama seperti Muhadatsah digunakan untuk mencari jalan keluar, memberi solusi kongkrit terhadap pelaksanaan sertifikasi halal, utamanya bagi pelaku UMKM.
"Bagaimana membantu UMKM kita, UMKM dari negeri kita untuk ekonomi umat, memudahkan agar cepat, jos jos jos, bisa tersertifikasi (halal) juga," kata Perry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
