Selasa 05 Oct 2021 23:41 WIB

Utusan Inggris Temui Taliban, Bahas Krisis Kemanusiaan

Utusan PM Inggris bertemua dengan sejumlah pimpinan Taliban

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nashih Nashrullah
Anak-anak Afghanistan bermain di lingkungan miskin tempat ratusan pengungsi internal dari bagian timur negara itu telah tinggal selama bertahun-tahun di Kabul, Afghanistan, Senin, 27 September 2021.
Foto: AP/Felipe Dana
Anak-anak Afghanistan bermain di lingkungan miskin tempat ratusan pengungsi internal dari bagian timur negara itu telah tinggal selama bertahun-tahun di Kabul, Afghanistan, Senin, 27 September 2021.

IHRAM.CO.ID, LONDON— Utusan khusus Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menemui para pemimpin Taliban di Afghanistan untuk membahas krisis kemanusiaan dan strategi agar negara tersebut tidak dijadikan sebagai inkubator bagi kalangan militan.

Utusan Johnson, Simon Gass, menemui sejumlah pemimpin Taliban termasuk Amir Khan Muttaqi, Mullah Abdul Ghani Baradar, dan Abdul Salam Hanafi, kata Kementerian Luar Negeri Inggris. 

Baca Juga

Mereka "membahas bagaimana Inggris Raya dapat membantu Afghanistan mengatasi krisis kemanusiaan, pentingnya mencegah negara tersebut menjadi inkubator bagi terorisme dan perlunya orang-orang yang ingin meninggalkan negara tersebut bisa melakukan perjalanan dengan aman," kata kemlu.

"Mereka juga membicarakan perlakuan terhadap minoritas dan hak-hak kaum perempuan dan anak perempuan."  

Dalam pertemuan itu, Gass didampingi Kuasa Usaha Misi Inggris untuk Afghanistan di Doha. “Mereka juga mengangkat perlakuan terhadap minoritas dan hak-hak perempuan serta anak perempuan,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris.

Bulan lalu, Utusan Taliban untuk PBB Suhail Shaheen meminta dunia segera mengakui pemerintahan kelompoknya di Afghanistan. “Kami memiliki semua persyaratan yang diperlukan untuk pengakuan pemerintah. Jadi kami berharap PBB sebagai badan dunia yang netral mengakui pemerintah Afghanistan saat ini,” kata Shaheen saat diwawancara Associated Press pada 22 September lalu.

Pada 15 Agustus lalu, Taliban kembali berhasil menguasai Afghanistan. Berbeda dengan sebelumnya, mereka berjanji akan menjalankan pemerintahan moderat. Taliban bahkan berkomitmen untuk melindungi hak-hak perempuan, termasuk untuk memperoleh pendidikan.

Namun saat mengumumkan pemerintahan barunya pada 7 September lalu, dari 33 anggota kabinet, tak ada satu pun perempuan di dalamnya. Berbeda dengan pemerintahan Afghanistan yang baru saja kolaps, Taliban juga tak membentuk kementerian urusan perempuan.  

sumber : Antara/Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement