IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh ( PPIU ) di daerah menolak hasil diskusi antara Ditjen PHU Kemenag RI dan perwakilan asosiasi yang diselenggarakan Kemenag RI di Jakarta pada selasa,(19/10). Menurutnya kesepakatan itu tidak berpihak kepada jamaah terutama di daerah.
“Kami menolak beberapa poin penting dalam hasil pertemuan kemarin," kata pemilik PPIU Travel Riau Wisata Hati ( RWH ) Muhammad Dawood, Rabu (20/10).
Dawood menyampaikan poin penting yang disoroti PPIU di daerah terkait skema pelaksanaan umrah di masa pandemi adalah soal keberangkatan pertama hanya untuk setiap petugas PPIU dengan syarat sudah divaksinasi dosis lengkap dengan Astrazeneca, Pfizer, Moderna, dan Jhonson n Jhonson. Artinya ketika umroh dibuka jamaah belum bisa diberangkatkan.
"Jamaah tetap mengira kalau umroh sudah dibuka, padahal umroh perdana ini hanya berlaku untuk petugas PPIU dan ini kami yang akan dihukumi jamaah," katanya.
Selain itu yang dinilai tidak berpihak kepada jamaah soal karantina, dan tidak diakuinya vaksinasi sinovac oleh Saudi. Karena Saudi meminta jamaah yang tidak menggunakan vaksin Astrazeneca, Pfizer, Moderna, dan Jhonson n Jhonson harus divaksin booster.
"Ada beberapa poin di antaranya kemana Vaksin Sinovac ? Kenapa jamaah saat kepulangan hasil PCR nya ternyata negatif juga mesti dikarantina," katanya.
Dawood berharap pemerintah memerhatikan kondisi psikologis jamaah dalam menerapkan semua kebijakan terutama terkait kewajiban karantina. Untuk itu pemerintah tidak melakukan karantina jika jamaah sudah divaksin dan PCR negatif.
"Mohon dimengerti juga bagaimana psikis para jemaah jika harus dikarantina," katanya.
Dawood menegaskan, mendukung kebijakan Kemenag petugas diberangkatkan lebih awal. Tujuannya agar seluruh PPIU bisa mengetahui bagaimana pelaksanaan umroh di masa pandemi ini.
"Kami mendukung seperti apa teknis yang terbaiknya. Tapi jamaah tetap bertanya kapan kami diberangkatkan," katanya.
Hal senada disampaikan pemilik Travel Niat Suci Kebaitullah (NSK) Irma Romi Anto mengaku resah dengan statetmennya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyatakan Saudi tengah mempersiapkan pembukaan umroh untuk Indonesia. Jamaah menilai apa yang disampaikan Menlu itu bahwa umroh sudah dibuka kembali seperti biasa.
"Dengan ekspos dari Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri yang mengatakan umroh sudah dibuka, kami Travel capek karena diteror jamaah. Jamaah tidak paham dia beranggapan pemerintah sudah sampaikan sudah dibuka kapan kami berangkat padahal kenyataannya kan belum dibuka," katanya.
Sebagai pemilik Travel yang berdomisili didaerah mengaku keberatan dengan kebijakan keberangkatan umrah hanya diberlakukan satu pintu di Bandara Soekarno Hatta. Menurutnya kebijakan tersebut sangat memberatkan jamaah di daerah-daerah.
"Saran saya aturan satu pintu dibatalkan tidak perlu direalisasikan," kata
Irma yang juga Bendahara Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), seharusnya pemerintah membuat aturan yang mempermudah rakyatnya yang ingin melaksanakan ibadah haji. Aturan hanya Bandara Soekarno-Hatta sebagai penerbangan umroh sangat memberatkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
