Usulan saat ini untuk melarang niqab (cadar) dan madrasah (sekolah agama) adalah kasus terbaru dari kebijakan diskriminatif negara terhadap komunitas Muslim.
“Sentimen anti-Muslim di Sri Lanka bukanlah hal baru, namun situasinya kini meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Insiden kekerasan terhadap Muslim, yang dilakukan dengan persetujuan diam-diam dari pihak berwenang, telah terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Amnesty International, Kyle Ward, dikutip di UCA News, Kamis (21/10).
Peningkatan sentimen ini disertai dengan penerapan retorika dan kebijakan pemerintah saat ini, yang secara terbuka memusuhi Muslim.
Pihak berwenang Sri Lanka juga disebut harus mematahkan tren ini dan menegakkan tugas mereka dalam melindungi Muslim dari serangan lebih lanjut. Pertanggung jawaban dari pelaku harus ditegakkan, sembari mengakhiri penggunaan kebijakan pemerintah yang menargetkan, melecehkan dan mendiskriminasi komunitas Muslim.
Sejak peristiwa bom Paskah 2019 oleh kelompok Islam yang menewaskan 269 orang, permusuhan terhadap umat Islam meningkat secara nyata. Pihak berwenang secara sewenang-wenang menangkap ratusan Muslim sebagai bagian dari tindakan darurat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
