Pengadilan umumnya mengadopsi pandangan yang lebih sempit. Keputusan Pengadilan Tinggi di masa lalu memperjelas bahwa pasal tersebut tidak merupakan jaminan konstitusional atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Pasal 116 tidak dapat digunakan untuk membela pelanggaran hukum umum yang terjadi untuk mendiskriminasi agama. Tidak jelas apakah bagian ini dapat digunakan untuk menantang, contoh di mana seorang perdana menteri Australia memutuskan, misalnya, untuk melarang jilbab untuk tujuan keamanan, meskipun itu jelas merupakan serangan terhadap kebebasan perempuan Muslim.
"Apa solusinya? Terlepas dari tantangan politik seputar upaya untuk mengamankan undang-undang hak, terutama yang diabadikan dalam konstitusi, itu mungkin satu-satunya jalan bagi wanita Muslim untuk menikmati perlindungan dan kebebasan beragama yang nyata di Australia. Bukan hanya wanita seperti saya yang berhijab saja yang merasa yakin dengan perlindungan ini. Semua warga Australia akan mendapat manfaat dari perlindungan hak asasi manusia," kata Hashimi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
