IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama bersama Kementerian Haji dan Umrah Saudi telah melakukan perbincangan awal dalam bentuk Senior Official Meeting (SOM), Selasa (16/11) lalu. Pertemuan ini dilakukan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, dengan Wakil Menteri Urusan Haji dan Umrah Abdulfattah bin Sulaiman Mashat.
"Pertemuan itu akhirnya menyepakati untuk 'memasak dan mematangkan bersama' (to prepare and cook together), baik skenario, protokol dan penjadwalan yang lebih detail, untuk keberangkatan jamaah umroh dalam waktu dekat," ujar Hilman Latief dalam teks yang didapat Republika, Selasa (23/11).
Berdasarkan perbincangan tersebut, dihasilkan empat skenario terkait pengaturan umroh di Indonesia. Pertama, jamaah yang menggunakan vaksin dari China dengan lengkap atau dua dosis sudah dapat diterima, tanpa kewajiban booster.
Selanjutnya, aturan karantina diberlakukan untuk jamaah asal Indonesia selama tiga hari dua malam. Kedisiplinan menjalankan karantina menjadi perhatian kedua belah pihak dalam SOM.
"Ketiga, dipastikan tidak ada fake certificate atau sertifikat bodong dari dokumen kesehatan yang dibawa jamaah, baik untuk vaksin dan terutama PCR. Untuk itu, harus ada validasi sertifikat PCR yang disepakati kedua negara," lanjut dia.
Terakhir, kedua pihak menyepakati agar dilakukan manasik terpadu terkait pelaksanaan umroh di masa pandemi, bagi jamaah Indonesia di Arab Saudi.
Lebih lanjut, Hilman menyebut keputusan pelaksanaan haji diambil oleh Komite Tinggi Haji Arab Saudi, yang dipimpin Gubernur Makkah Pangeran Khalid bin Faisal, Menteri Urusan Islam HE Abdullatif Ali Sheikh, serta Gubernur Madinah Pangeran Faisal bin Salman.
Saat ini, tim teknis di Indoensia dan Saudi terus mempersiapkan diri menyusun secara detail skenario, protokol dan penjadwalan keberangkatan, sembari menunggu izin final dalam waktu dekat untuk pelaksanaan umroh.
Adapun kebutusan tersebut akan dikeluarkan oleh Komite Tinggi, setelah mendapatkan arahan dari Dewan Malaki (Dewan Kerajaan).
Ikuti Whatsapp Channel Republika