IHRAM.CO.ID,JAKARTA --- Presiden Joko Widodo resmi menetapkan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022 -2027. Penetapan Pansel pemilihan calon anggota BPKH itu tertuang dalam Surat Keputusan Presiden RI No. 13/P Tahun 2022, pada 24 Januari 2022.
Dalam SK tersebut ditetapkan Ketua Pansel pemilihan calon anggota BPKH, Prof. Mardiasmo dan Wakil Ketua Dr. Hery Gunardi. Sedang Sekretaris adalah Prof. Nizar. Anggota Pansel terdiri dari Razilu, Prof. KH. Noor Achmad, Aris Priatno, Dr. Haryono Umar, Prof. Nur Syam, dan Prof. Akh. Muzakki.
Wakil Ketua Pansel BPKH, Hery Gunardi menyambut baik penunjukan dirinya sebagai Wakil Ketua Pansel. "Kepercayaan dan tugas besar ini akan saya emban dengan penuh amanah dan tanggung jawab untuk mencari orang terbaik dalam mengelola dana haji," kata Hery yang juga Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam rilis BPKH yang diterima Republika pada Jumat (28/1
Sebelumnya Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, Badan Pengelola Keuangan Haji mencatatkan kenaikan saldo dana haji kelolaannya pada 2021 sebesar 9,64 persen menjadi Rp 158,88 triliun (unaudited, data per 7 Januari 2022). Sementara pada 2020, dana kelolaan haji BPKH sebesar Rp 144,91 triliun. Sementara target dana kelolaan yang ditetapkan BPKH untuk 2021 sebesar Rp 155,92 triliun. Artinya, capaian dana kelolaan pada 2021 tersebut melebihi target yang ditetapkan yakni 101,9 persen.
Dihubungi terpisah pengamat haji dan umrah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi menilai nama-nama yang ditunjuk sebagai pansel pemilihan calon anggota BPKH periode 2022 -2027 merupakan orang-orang yang memiliki kredibilitas dan dari latar belakang yang beragam. Menurutnya pansel memiliki tanggungjawab untuk bisa menjaring pimpinan dan pengurus BPKH yang dapat menjawab berbagai tantangan dan pertanyaan publik tentang BPKH.
Sebab menurut Dadi pemimpin dan anggota BPKH kedepan diharapkan bukan saja orang-orang yang mahir dalam pencatatan dan pengelola keuangan haji tetapi juga mampu melakukan diplomasi khususnya dengan Arab Saudi.
Selain itu pansel juga diharpakan bisa menjaring sosok pemimpin BPKH yang bisa menjawab persoalan dan tantangan diantaranya berkaitan dengan efisiensi pengelolaan dana haji sehingga tidak ada kebocoran dan penggunaan dana yang tidak perlu. Selain itu persoalan akuntabilitas serta keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana haji. Sebab menurut Dadi selama ini terdapat keraguan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji lantaran tidak adanya penjelasan rinci dari BPKH. Selain itu menurut Dadi keterbukaan informasi yang dilakukan BPKH akan dapat menutup ruang hoaks tentang dana haji.
"Mungkin kemarin itu karena baru periode awal ya, tapi kesan saya BPKH itu benar-benar terdiri dari orang perbankan saja isinya. Padahal BPKH juga memerlukan orang-orang yang sangat paham kondisi politik ekonomi. Jadi intinya kalau Pansel sudah baik bahkan variatif. Tapi sejauh mana Pansel ini bisa mendapatkan orang-orang yang duduk di BPKH bukan saja dari unsur perbankan. Tapi dia harus bisa menjawab persoalan, efisiensi, transparansi dan keterbukaan informasi yang masih menjadi keraguan masyarakat terhadap lembaga ini," kata Dadi.
Selain itu, Dadi juga berpendapat pemimpin BPKH kedepan harus memiliki pengetahuan terbaru tentang situasi di Arab Saudi serta mampu melakukan diplomasi atas kebijakan yang dikeluarkan Arab Saudi. Ia juga berharap BPKH ke depan dapat menjalin sinergi yang lebih kuat dengan Kementerian Agama dan stakeholder lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika