IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah melakukan evaluasi penyelenggaraan umroh di masa pandemi. Evaluasi ini penting untuk menelusuri di mana jamaah umroh terpapar Covid-19.
"Pertama dievaluasi terlebih dahulu, tentang tingginya tingkat penularan terhadap jamaah umroh," kata Ace saat dihubungi Republika, Selasa (8/2/2022).
Menurutunya, peningkatan kasus positif Covid-19 pada jamaaah umroh ini tidak bisa dibiarkan dan hanya sebatas dicatat. Akan tetapi pemerintah harus mencari di mana jamaah umroh itu terpapar Covid-19.
"Dari seribu ke dua ribu itu bukan angka sedikit itu melebihi 20 persen dari posisi rate dari jamaah umroh yang diberangkatkan," katanya.
Menurutnya, evaluasi untuk melakukan penelusuran ini menjadi agenda yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Jangan sampai sektor umroh menjadi penyebab tingginya kasus Covid-19 saat ini.
"Tentu cara yang paling utama harus ditelusuri oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, di mana potensi penularan tersebut. Jadi penularannnya di mana," katanya.
Ace mengatakan setelah mengetahui di mana jamaah umroh terpapar Covid-19, maka, pemerintah bisa mencegahnya dengan menghentikan sementara penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Hal ini penting demi melindungi jamaah umroh terpapar Covid-19 baik di dalam maupun di luar negeri.
"Setelah mengetahui titik krusial penularannya itu di mana, maka kemudian langkah-langkah tepatnya evaluasi itu bisa dilakukan dengan menghentikan sementara untuk menelusuri terjadi penularannya," katanya.
Menurutnya selama ini pemerintah di Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan hanya mencatat, tidak menelusuri di mana jamaah terpapar covid. Padahal hal ini penting untuk melakukan pencegahan terhadap Covid-19.
"Ia (tidak ada penelusuran dari Kemenekes dan Kemenag). Padahal harus dipastikan dulu letakan penularannya di mana," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
