Menurut Otoritas Umum Statistik, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja Kerajaan naik menjadi 33 persen pada akhir 2020, naik 19 persen dari survei pada 2016.
Meningkatnya jumlah wanita yang bergabung dengan angkatan kerja telah membantu Kerajaan mencapai target partisipasi angkatan kerja wanita 10 tahun ke depan, serta mengangkat peringkat internasionalnya dalam indeks inklusi dan pemberdayaan ekonomi wanita.
Dalam Laporan Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia 2021, Arab Saudi menduduki peringkat 147 dari 156 negara.
Selama 2018-2022, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih Arab Saudi sebagai bagian Komisi PBB tentang Status Perempuan. Dalam Indeks Perempuan, Bisnis dan Hukum Bank Dunia tahun 2021, Arab Saudi mendapat skor 80 dari 100, jauh di atas rata-rata global.
“Saat ini ada banyak pintu dan jendela yang terbuka di mana-mana untuk wanita di Kerajaan. Jika tidak ada, maka akan dibuat segera,” ujar seorang profesional media Saudi yang sekarang duduk di Dewan Shoura, Somayya Jabarti.
Sebelumnya, Jabarti mengatakan persetujuan dari wali laki-laki bagi seorang perempuan yang ingin bekerja tidak diwajibkan oleh undang-undang, tetapi hal tersebut tetap merupakan sebuah norma.
Ia menyebut salah satu faktor utama yang berkontribusi pada lebih banyak wanita Saudi di pasar kerja saat ini adalah tidak ada yang menghitung sebelumnya. Bahkan, keberadaan wanita di dunia kerja seolah tidak ada di radar.
Sekarang, memiliki pekerja perempuan di sebuah perusahaan adalah sarana untuk menunjukkan bagaimana kemajuan diterapkan dan ditandai untuk setiap yayasan atau lembaga.
“Sejak 2018, ada banyak kemajuan di berbagai domain dan sampai batas tertentu banyak orang internasional mempertanyakan apakah perubahan ini benar-benar dirasakan atau tidak di Arab Saudi,” kata Direktur Penelitian di Alnahda Society, Jawaher Al-Sudairy.
Alnahda merupakan salah satu organisasi nirlaba tertua di Arab Saudi, yang didedikasikan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dan rumah tangga berpenghasilan rendah di Arab Saudi.
Arab Saudi mengadakan pertemuan dengan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada 2018. Pertemuan lanjutan antara Kerajaan dan CEDAW akan berlangsung tahun ini untuk memeriksa mana dari 35 rekomendasi terperinci yang telah dilaksanakan.
Al-Sudairy menyebut pihaknya telah melacak semua rekomendasi yang diberikan oleh CEDAW, untuk melihat mana yang telah ditangani dan mana yang belum. Jika undang-undang telah berubah, mereka juga akan memeriksa apakah ada proses yang memungkinkan perempuan mengakses hak-hak mereka dalam undang-undang dan mengajukan pengaduan jika belum.
Menurut Al-Sudairy dan Jabarti, pengusaha Saudi siap untuk memulai bisnis mereka sendiri atau bergabung dengan tenaga kerja, bahkan sebelum reformasi baru-baru ini diadopsi.
“Ini bukan hanya untuk wanita, tapi untuk semua orang Saudi, karena ekspatriat masih dominan di angkatan kerja. Bahkan dengan peningkatan angkatan kerja perempuan, mereka masih merupakan minoritas dan kurang dari 10 persen dari total karyawan di sektor swasta,” ucapnya.
Takafu, sebuah proyek yang dilakukan oleh unit penelitian Masyarakat Alnahda, menemukan perempuan Saudi hanya menyumbang 30 persen dari total karyawan Saudi di sektor swasta.
Terakhir, Alyusuf menyebut masih ada banyak ruang untuk perbaikan yang menempatkan perempuan dalam peran pengambilan keputusan di semua tingkatan. Jika terjadi distribusi yang sama di setiap tingkatan atau kesempatan, maka ekosistem yang seimbang bisa diraih.
Bagi Jabarti, persoalan itu juga melibatkan kerja sama laki-laki. “Orang-orang di tempat kerja Anda, atau siapa pun yang Anda laporkan, harus mengizinkan Anda atau memberi Anda wewenang untuk membuat keputusan. Yang satu tidak berfungsi tanpa yang lain,” ucap dia.
Terkait situasi wanita Saudi, ia menyimpulan sebelumnya tidak ada rasa berhak di antara wanita. Sekarang mereka memiliki hak, untuk bekerja dan kebebasan.
Sumber:
https://www.arabnews.com/node/2038036/saudi-arabia
Ikuti Whatsapp Channel Republika
