Komponen visa dan pajak disebut merupakan hal yang mutlak atau mandatory, mengingat itu merupakan keputusan Kerajaan Saudi. Sementara untuk kurs dan prokes, hal ini sangat dinamis mengikuti perkembangan kebijakan yang ada.
Dalam rapat bersama DPR untuk membahas biaya haji ini, Subhan menyebut semua kementerian/lembaga yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji akan diundang. Di dalamnya termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta maskapai penerbangan.
Ia juga menyebut tim dari Dirjen PHU telah bertolak ke Arab Saudi untuk melakukan pendekatan dan persiapan haji pada 24 Februari lalu. Selepas karantina selama lima hari, mereka sudah melakukan pengecekan gedung hotel, bus dan dapur yang nantinya akan digunakan.
"Mereka sudah mulai mendata hotel-hotel yang dua tahun tidak beroperasi, bagaimana availability-nya, berapa lama mereka menyiapkan infrastruktur termasuk pegawainya. Jadi ini sedang dipetakan, termasuk untuk dapur umum," ucap dia.
Keberangkatan tim ini disebut sebagai bentuk mitigasi kesiapan Pemerintah Indonesia, sembari menunggu keputusan pelaksanaan haji oleh Kerajaan Saudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
