IHRAM.CO.ID,JAKARTA-- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mendapat informasi bahwa haji tahun ini masih diselenggarakan dengan kuota terbatas. Informasi tersebut disampaikan langsung dari pihak-pihak terkait di Arab Saudi.
"Di awal tahun 2022, kami menerima informasi dari beberapa sumber di Arab Saudi bahwa haji tahun ini Insya Allah dilaksanakan dengan kapasitas sekitar 20 persen sampai 25 persen," kata Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi dan Kerja Sama Luar Negeri Hurriyah El Islamy, kepada Republika, Selasa (15/3).
Meski demikian, informasi tersebut bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di Arab Saudi. Perubahan itu dimungkinkan setelah pemerintah Saudi melonggarkan beberapa ketentuan protokol kesehatan (prokes).
"Namun dengan berlakunya kebijakan baru di Arab Saudi yang menghapuskan karantina dan kewajiban melakukan tes PCR atau antigen, tidak tertutup kemungkinan akan dibuka peluang baik untuk umroh di bulan Ramadhan mau pun haji di tahun ini dengan kapasitas yang lebih dioptimalkan," ujarnya.
Hurriyah menegaskan, Kementrian Agama merupakan pihak yang mempunyai kewenangan terkait penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hal ini sesuai amanah Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Untuk itu dia mengajak semua pihak menunggu keputusan dari Pemerintah Saudi dan hasil diskusi DPR dan Kementrian Agama. Pemerintah dan DPR akan memberikan yang terbaik kepada calon jamaah dalam hal penyelenggaraan ibadah haji.
"Insya Allah, keputusan yang akan disampaikan merupakan hasil terbaik yang mempertimbangkan semua faktor yang relevan," katanya.
Hurriyah memastikan, BPKH akan memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan harapan para calon jamaah haji agar dapat melaksanakan rukun Islam kelima tahun ini. Berharap ke depannya kontribusi BPKH dapat diperluas meliputi peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dan peningkatan rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji.
"Melalui investasi-investasi perhajian di tanah suci dan sesuai tujuan yang ditetapkan di undang-undang No 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika