Kemenag Antisipasi Aturan Baru Arab Saudi dalam Penyelenggaraan Umroh, Apa Saja? 

Selasa , 20 Sep 2022, 22:24 WIB Redaktur : Nashih Nashrullah
Ilustrasi jamaah umroh. Arab Saudi berlakukan sejumlah aturan baru penyelenggaraan umroh
Ilustrasi jamaah umroh. Arab Saudi berlakukan sejumlah aturan baru penyelenggaraan umroh

IHRAM.CO.ID, JAKARTA— Direktur Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin mengatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi memberlakukan sejumlah aturan baru dalam penyelenggaraan ibadah umroh 1444 Hijriyah/2023 Masehi.

 

Terkait

"Kebijakan Arab Saudi dalam penyelenggaraan umroh juga mengarah pada skema bussiness to customer atau B to C," kata Nur Arifin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Baca Juga

Pernyataan tersebut disampaikan Nur saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Sejumlah poin dibahas seperti peran PPIU, vaksin meningitis, dan tiket pesawat.

Nur mengatakan aturan baru yang diberlakukan Arab Saudi menyangkut sudah tak ada lagi batasan kuota umroh, tak perlu lagi menggunakan visa umroh atau boleh dengan jenis visa lainnya.

Selain itu, proses permohonan visa juga tidak harus melalui provider di Indonesia, PPIU bisa langsung berhubungan dengan provider Arab Saudi.

"Kebijakan itu diorientasikan sebagai bagian dari tahapan implementasi visi Saudi 2030," kata Nur.

Kebijakan ini, kata Nur, perlu direspons dan dimitigasi jika berpotensi memunculkan persoalan dalam penyelenggaraan umroh di Indonesia, termasuk perlu membahas sejumlah persoalan dalam negeri, seperti masalah vaksin meningitis yang sempat muncul di Surabaya, serta mahalnya harga tiket.

"Detail-detail persoalan ini dibahas bersama dalam FGD ini untuk mendapat rekomendasi perbaikan ke depan," kata dia.

Sementara itu, Kasubdit Pengawasan Umroh Noer Alya Fitra mengatakan terkait skema B to C, dalam FGD disepakati bahwa sesuai amanah regulasi mengharuskan penyelenggaraan ibadah umroh wajib melalui PPIU.

"Kemenag dan PPIU akan melakukan sosialisasi intensif terkait regulasi ini," kata Alya.

Sementara menyoal keterbatasan vaksin meningitis, kata Alya, Kemenkes telah merespons antara lain dengan upaya merealokasi distribusi ketersediaan vaksin meningitis sesuai dengan sebaran populasi jamaah umroh per provinsi dan percepatan pengadaan vaksin baru yang akan tersedia dalam waktu dekat.

Adapun sejumlah hasil diskusi FGD Kemenag dengan Asosiasi PPIU terkait mitigasi risiko permasalahan umroh di antaranya, penyelenggaraan ibadah umroh harus sesuai dengan regulasi UU 8/2019 dan UU 11/2020, bahwa Perjalanan Ibadah Umroh wajib melalui PPIU.

Kemudian, ketentuan tentang penyelenggaraan ibadah umroh wajib dilakukan oleh PPIU, perlu disosialisasikan secara intensif dan masif oleh pemerintah bersama PPIU.

Merealokasi ketersediaan vaksin meningitis saat ini dengan mendistribusikan vaksin sesuai dengan sebaran jamaah umroh pada masing-masing provinsi.

Lalu, melakukan percepatan penyediaan vaksin meningitis sebanyak 220 ribu vaksin yang rencananya tersedia pada Oktober 2022, bekerja sama dengan produsen untuk memproduksi secara mandiri vaksin meningitis di dalam negeri.

Berkoordinasi dengan ITAGI (Komite Penasihat Ahli Imunisasi Indonesia) terkait dengan rekomendasi dan kajian terkini tentang vaksinasi, antara lain mengusulkan memperpanjang waktu masa lindung vaksin dari 2 tahun menjadi 3-5 tahun (sesuai merek vaksin).  

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini