IHRAM.CO.ID, NEW YORK -- Seorang pejabat senior PBB Markus Potzel yang juga wakil perwakilan PBB untuk Afghanistan memperingatkan kemungkinan konflik internal dan kemiskinan yang memburuk di Afghanistan. Hal ini terjadi jika Taliban tidak menanggapi dengan cepat kebutuhan semua elemen masyarakat.
Dia menunjukkan adanya peningkatan yang stabil dalam bentrokan bersenjata, aktivitas kriminal, dan serangan teroris profil tinggi terutama oleh kelompok ekstremis ISIS. Kelompok ekstremis bahkan mulai menunjukkan dalam beberapa bulan terakhir bahwa mereka dapat melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh yang dekat dengan Taliban, menyerang kedutaan asing hingga menembakkan roket ke Afghanistan.
Seruan kemanusiaan PBB untuk Afghanistan sebesar Rp 61 triliun hanya mendapat Rp 30 triliun. Ia mendesak para donor segera menyediakan Rp 9,3 triliun untuk mendukung persiapan musim dingin dan tambahan Rp 2,3 triliun untuk menyiapkan persediaan penting sebelum tempat-tempat terputus oleh cuaca musim dingin.
Kepala kemanusiaan PBB Martin Griffiths mengatakan pada akhir Agustus bahwa lebih dari setengah penduduk Afghanistan atau sekitar 24 juta orang membutuhkan bantuan dan hampir 19 juta menghadapi tingkat kerawanan pangan yang akut.
"Kami khawatir angka-angka itu akan segera menjadi lebih buruk karena cuaca musim dingin akan menyebabkan harga bahan bakar dan pangan melonjak tinggi," katanya, dilansir dari Arab News, Rabu (28/9/2022).
Meskipun ada beberapa perkembangan positif di Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir, Potzel mengatakan, itu terlalu sedikit dan terlalu lambat. Khususnya, terkait larangan berkelanjutan pada pendidikan menengah untuk anak perempuan dan semakin ketatnya pembatasan terhadap hak-hak perempuan.
Ketika Taliban pertama kali memerintah Afghanistan dari 1996 hingga 2001, wanita dan anak perempuan tunduk pada pembatasan yang luar biasa. Tidak ada pendidikan, tidak ada partisipasi dalam kehidupan publik, dan wanita diharuskan mengenakan burqa yang mencakup semua.
Menyusul penggulingan Taliban oleh pasukan AS pada 2001 setelah serangan 9/11 di Amerika Serikat, dan selama 20 tahun berikutnya, gadis-gadis Afghanistan tidak hanya terdaftar di sekolah tetapi juga universitas, dan banyak wanita menjadi dokter, pengacara, hakim, anggota parlemen dan pemilik bisnis, bepergian tanpa penutup wajah.
Setelah Taliban menguasai ibu kota pada 15 Agustus 2021 ketika pasukan AS dan NATO berada di tahap akhir penarikan mereka dari Afghanistan setelah 20 tahun, mereka menjanjikan bentuk pemerintahan Islam yang lebih moderat termasuk mengizinkan perempuan untuk melanjutkan pendidikan dan pekerjaan mereka diluar rumah.
Mereka awalnya mengumumkan tidak ada aturan berpakaian meskipun mereka juga bersumpah untuk menerapkan syariah atau hukum Islam. Tetapi kelompok garis keras Taliban sejak itu membalikkan waktu ke aturan keras mereka sebelumnya, membenarkan ketakutan terburuk para aktivis hak asasi manusia dan semakin memperumit hubungan Taliban dengan komunitas internasional yang sudah tidak percaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika