IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama tengah mempersiapkan peta jalan di bidang pengawasan obat dan makanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
"Penting bagi kita untuk merancang betul peta jalan kerja sama dan keterlibatan BPOM dalam ekosistem haji Indonesia. Peta jalan ini saya kira belum muncul sampai sekarang," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (25/11/2022).
Hilman mengatakan besarnya anggaran konsumsi jamaah pada setiap penyelenggaraan haji seharusnya menjadi perhatian bersama dalam rangka penguatan ekosistem haji serta umrah.
Menurut dia, anggaran untuk konsumsi jamaah haji 1443 Hijriah/2022 Masehi mencapai 30 hingga 35 persen. Besarnya angka tersebut membuat Kemenag berupaya untuk mendorong agar pengusaha Indonesia dapat terlibat masuk dalam ekosistem tersebut.
"Concern kita di sana. Terkait hal ini adalah pembelanjaan barang-barang dari dalam negeri. Ini perlu menjadi perhatian bersama bagaimana kita bisa mendorong pengusaha UMKM dan pengusaha Indonesia umumnya untuk bisa terlibat di sana," kata Hilman.
Dalam memperkuat ekosistem tersebut, kata Hilman, pihaknya sudah membangun MoU dengan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia).
"Termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan berbagai perusahaan, baik dalam maupun luar negeri," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPOM Rita Mahyona mengapresiasi langkah Kemenag yang mengikutsertakan BPOM terkait pengawasan obat dan makanan untuk penyelenggaraan ibadah haji.
"Kami juga telah melakukan pertemuan dengan Kemenkes dan Kemenag untuk membahas bagaimana teknis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan haji, hingga setelah penyelenggaraan haji, agar kami bisa berkontribusi terkait obat dan makanan jamaah di Arab Saudi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
