"Karena itu, kami melihat pengadaan makan pagi cenderung mubazir. Makan pagi itu hanya disediakan pada 2022, pertimbangannya masa pandemi tidak ada yang berjualan, maka disiapkan makan. Sekarang dimana-mana sudah ada tempat makan. Jamaah cenderung memilih jalan pagi, beribadah di masjid, pulang agak lama, sehingga makan pagi tidak dimanfaatkan dengan baik," ucapnya.
Dari sisi transportasi, Marwan menyampaikan ada beberapa hotel di Makkah yang bersedia menyediakan bus untuk mengantarkan jamaah ke tempat ibadah. Karena itu, Panja BPIH meminta pemerintah membuat klasifikasi hotel mana saja yang tidak membutuhkan penyediaan bus.
Ia pun mendorong agar pemerintah bisa mencari hotel yang menyediakan transportasi antar jemput jamaah itu. Dengan demikian, anggaran untuk bus shalawat bisa diatur kembali mengingat tidak semua hotel membutuhkannya.
Terakhir, Marwan menyebut berdasarkan hitungan tidak rigid yang ia lakukan, biaya haji yang dibebankan untuk jamaah atau Bipih berada di angka Rp 50-55 juta. Bahkan, ada yang mengusulkan cukup Rp 49 juta.
"Ini akan kita lihat, seberapa kemampuan pemerintah melakukan negosiasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Saudi dan vendor di Saudi yang akan dipakai layanannya. Kami berharap, biaya Masyair yang disebutkan turun di Saudi di 30 persen, bisa dilakukan dialog dan pendekatan, agar bisa diturunkan melebihi 30 persen," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
