Sabtu 18 Feb 2023 06:35 WIB

BKPH Sebut Pemerintah Berkomitmen Biaya Haji Berkeadilan dan Berkelanjutan

Penentuan biaya haji untuk memenuhi prinsip istitha'ah.

Rep: Muhyiddin/ Red: Ani Nursalikah
Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Dirjen PHU Kementerian Agama, Jaja Jaelani (jas hitam) saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan di Gedung PP Muhamadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2023). BKPH Sebut Pemerintah Berkomitmen Biaya Haji Berkeadilan dan Berkelanjutan
Foto: Republika/Muhyiddin
Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Dirjen PHU Kementerian Agama, Jaja Jaelani (jas hitam) saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan di Gedung PP Muhamadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2023). BKPH Sebut Pemerintah Berkomitmen Biaya Haji Berkeadilan dan Berkelanjutan

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Amri Yusuf mengatakan pemerintah dan Komisi VIII DPR RI memiliki komitmen biaya haji 2023 harus berkeadilan dan berkelanjutan.

Karena itu, menurut dia, komposisi BPIH tahun ini yang nilainya Rp 90 juta ditetapkan dengan perincian Bipih sebesar Rp 49,8 juta (55,3 persen) dan dari nilai manfaat sebesar Rp 40,2 juta (44,7 persen).

Baca Juga

"Jadi teman-teman di DPR dan pemerintah memiliki komitmen 2023 konsep BPIH atau Bipih yang berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk untuk memenuhi prinsip istitha'ah itu dimulai dengan komposisi 55-45 untuk tahun ini," ujar Amri usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema "BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan" di Gedung PP Muhamadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2023).

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp 98,89 juta dengan pembagian komposisi, Bipih sebesar Rp 69,20 juta (70 persen) dan nilai manfaat sebesar Rp 29,7 juta (30 persen). Namun, menurut Amri, komposisi BPIH 2023 yang sudah disepakati pada Kamis (16/2/2023) kemarin sangat berbeda dengan yang diusulkan Kemenag.

 

"Itu tidak 70-30 seperti yang diusulkan Kemenag, karena itu terlalu drastis dan mengagetkan terutama untuk jamaah. Jadi mulainya dimulai dengan angka 55,3-44,7," ucap Amir.

Kendati demikian, dia berharap ke depannya kompisisi Bipih atau biaya yang dibebankan kepada jamaah haji lebih ditingkatkan lagi. Karena, menurut dia, kalau Bipih-nya meningkat manfaatnya juga akan semakin besar buat jamaah tunggu.

"Diharapkan tahun depan komposisi ini akan berubah mungkin akan meningkat lagi Bipih-nya. Karena sekarang masyarakat kan sudah mulai sadar. Kalau bipihnya meningkat, maka nilai manfaatnya yang akan didistribusikan untuk jamaah tunggu itu akan makin besar, tidak seperti sekarang setiap tahun kita hanya mengalokasikan Rp 2,1-2,5 triliun," kata Amir.

Jadi, tambah dia, kalau nilai manfaat yang digunakan untuk mendukung jamaah yang berangkat tahun ini semakin kecil, maka nilai manfaat yang tersisa itu bisa didistribusikan untuk jamaah tunggu.

"Itu kita harapkan ke depan kalau distribusi manfaat ini bisa lebih besar, saldo jamaah tunggu kita akan semakin besar, nanti mereka bisa berangkat haji dari tabungan yang mereka miliki," jelas Amir.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement