REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA—Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya dipastikan segera membatalkan penerbitan paspor untuk empat calon haji (calhaj) embarkasi Surabaya. Paspor keempat calhaj asal Surabaya dan Jember tersebut dinilai cacat karena terdapat perbedaan antra nama pemilik di halaman depan dengan nama di lembar endorsments (pengesahan).
Petugas humas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya Eko HS menjelaskan, saat ini proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sedang ditangani bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim). Meski begitu, Eko cukup yakin bahwa paspor bermasalah milik empat calhaj akan dibatalkan.
“Kayaknya begitu. Kalau menurut asumsi saya itu tidak benar. Karena sama saja memanipulasi data. Mengacu pada kasus yang dulu-dulu kita tidak ingin kecolongan,” ujar Eko, dijumpai di kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya, Sidoarjo, Selasa (16/9).
Menurut Eko, selama ini pihak imigrasi telah berupaya total menyukseskan program haji. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui program ‘jemput bola’ pembuatan paspor, atau mendatangi tempat domisili calhaj.
Meski begitu, menurut Eko, pihak imigrasi tidak bisa membantu lagi jika perkaranya menyangkut manipulasi paspor. Eko menegaskan, sikap tersebut diambil karena pihak imigrasi tidak membiarkan pemegang paspor berada dalam masalah selama kepergiaanya ke luar negeri.
“Paspor itu menyangkut hukum internasional. Kalau kita izinkan ternyata di sana ditolak, karena tidak sesuai namanya, kan bisa berabe, bisa dikarantina. Itu akan lebih kasihan lagi,” kata Eko.
Eko menyampaikan, secara pribadi dia mengerti bagaimana kondisi psikologis para calhaj gagal berangkat terebut. Eko bersimpatik karena mereka pasti menanggung rasa malu untuk pulang ke lingkungan rumahnya setelah merayakan berbagai sukuran saat kepergian lalu.
Kini, keempat calhaj berpaspor ‘aspal’ tersebut masih berada di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dalam kasus ini, mereka diduga menjadi korban penipuan pihak tertentu yang hingga kini masih diselidiki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika