REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembimbing Haji Khusus, Idrianto Faisal mengatakan, Kemenag juga telah melaporkan ke pihak kepolisian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang melakukan pelanggaran namun tidak memiliki izin resmi dari Kemenag.  Proses pemberian sanksi PPIU tidak resmi ini akan diserahkan kepada pihak kepolisan.

"Kami melakukan antisipasi terhadap travel tak berizin, agar ke depan masyarakat terlindungi dan ibadah mereka bisa lancar karena berangkat dengan travel yang bertanggung jawab," katanya.

Ia menambahkan, pada  Januari jumah jamaah umrah sebanyak 135 ribu. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat setiap bulannya. "Februari menurun biasanya bulan ketiga naik lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan perbaikan penyelenggaraan ibadah Umrah. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Penyelenggra Haji Umrah (PHU), Abdul Djamil. Ia mengatakan, perbaikan ini dilakukan karena meningkatnya jumlah jamaah umrah akibat antrian jamaah haji yang begitu lama.

Perbaikan ini akan dimulai dengan melakukan moratorium  perizinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sehingga saat ini hanya ada 655 PPIU resmi. Moratorium ini dilakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika