REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI berencana melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk melakukan pengawasan kesiapan pemerintah dalam menyambut musim haji. Menurut Ketua Komisi VIII, Saleh P. Daulay, kunjungan kerja tersebut dilakukan agar seluruh jemaah haji Indonesia bisa dilayani dengan baik.
"Kita ke sana bukan untuk umroh atau pun jalan-jalan. Kita ke sana murni untuk bekerja. Lebih penting lagi, kita ke sana tidak ada sangkut-pautnya dengan tender-menender," Kata Saleh kepada awak media saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (09/03).
Menurut Saleh, yang mengurusi tender adalah tugas pemerintah sebagai operator penyelenggara ibadah haji. Sementara komisi VIII hanya bertugas melakukan pengawasan anggaran dan regulasi.
Saleh mengungkapkan ada berbagai hal yang nantinya akan diperiksa, termasuk didalamnya pemondokan dan ketering. tak hanya itu, transportasi lokal yang akan mengantar-jemput jemaah haji Indonesia pun akan diperiksa.
Mengantisipasi buruknya pelayanan, Saleh juga akan memeriksa seperti apa sambutan yang nantinya akan didapat jemaah haji saat tiba di bandara maik di Madinnah atau pun di Jeddah. "Kita juga ingin membuktikan benar tidak yang pemerintah janjikan itu bahwa jemaah haji bakal mendapat pemondokan paling jauh 4,5 kilometer dari pusat peribadahan," terang pria asal Fraksi PAN tersebut.
Saleh menambahkan, ada perubahan yang dilakukan di musim haji tahun ini. Untuk kloter pertama, nantinya akan turun di Madinnah, Pulang dari Jeddah dan sebaliknya bagi kloter berikutnya. Ia berharap perubahan itu tikan akan menjadi kendala teknis saat pelaksanaan ibadah haji.
Kunjungan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan komisi VIII setiap tahunnya. Saleh berharap tahun ini tidak ada lagi kesalahan yang terjadi layaknya tahun lalu. "Setidaknya ada 40 kloter yang dijanjikan akan ditempatkan di Markasyiah (Lokasi yang dekat dengan tempat-tempat ibadah utama) tahun lalu. tapi pada kenyataannya ke-40 kloter tersebut ditempatkan di luar markasyiah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika