IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud mengatakan, agar tata kelola penyelengaraan umrah di Indonesia menjadi lebih baik, maka harus ada peraturan yang jelas. Dengan demikian, ke depannya tidak muncul lagi kasus-kasus seperti First Travel.
Pasti harus ada alarm yang jelas. Alarm yang jelas artinyaharus ada SOP yang jelas. SOP bisa jelas karena ada aturan yang jelas, ujarnyasaat ditemui Republika.co.id di kantor PBNU, Kamis (5/10).
Jika tidak dibuatkan peraturan yang jelas, Marsudi khawatir, jamaah umrah yang niatnya untuk beribadah ke Tanah Suci justru kembali tertipu." Maka, jangan sampai sudah terkumpul orang banyak ternyata mereka itu sesungguhnya mau nipu, kan intinya begitu kan," ucapnya.
Di samping itu, tambah dia, masyarakat juga harus rasional terhadap biro perjalanan umrah yang menyediakan biaya murah. Karena, menurut dia, jika terlalu murah sudah pasti ada yang tidak beres.
"Masyarakat jangan sampai ketipu ya harus rasional. Kalau umumnya pasar itu Rp 20-an juta misalnya, masak ada orang yang nawarin Rp 10 juta jadi tergiur dia. Ini harus dipertanyakan dong, karena yang Rp 10 juta lagi sedekahnya siapa itu, kan begitu," katanya.
Kendati demikian, menurut dia, tidak mudah juga untuk memberikan batas minimum terkait biaya perjalanan umrah. Karena, menurutnya, hal itu juga bisa sangat tergantung dengan keadaan pasar.
"Ini kan urusan pasar ini. Malah nanti kalau pemerintah naruh harga, kalau pas harganya tinggi gimana? Ini kan urusan pasar juga, urusan tiket urusan pasar, harga hotel urusan pasar, itu kan bisa-bisa saja itu," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
