IHRAM.CO.ID, KUALA LUMPUR — Pemerintah Malaysia tidak lagi memberikan slot kepada menteri dan anggota parlemennya untuk berhaji menggunakan kuota calon jamaah haji reguler. Wakil Menteri di Departemen Perdana Menteri Malaysia, Fuziah Salleh menyatakan kebijakan itu sudah disepakati kabinet.

Keputusan itu sudah dipraktikkan pada musim haji tahun ini. Dilansir dari Malaysia Kini pada Sabtu (15/12), kebijakan tersebut bertujuan memaksimalkan kuota haji  Malaysia agar tepat sasaran.

Pemerintah Saudi mengalokasikan 30.200 kuota haji untuk Malaysia. Jika terpakai oleh pejabat dan anggota parlemen, maka slot haji reguler untuk masyarakat akan berkurang.

“Periode menunggu lebih lama ketika sejumlah kecil kuota diberikan ke pihak-pihak tertentu,” kata Salleh.

Lebih lanjut, Salleh mengindikasikan, ada jual-beli slot haji reguler di kalangan tertentu.

“Sebuah kuota yang telah diberikan kepada tempat-tempat tertentu, meskipun hanya 50, kadang-kadang dijual. Mereka mengambil hak dari mereka yang memenuhi syarat,” ujar Salleh.

Selain itu, dia mengatakan pemberian surat dukungan atau rekomendasi untuk memfasilitasi pengajuan aplikasi haji juga tidak diperbolehkan. “Jika ada pengajuan banding (untuk melakukan haji), kami akan memperpanjangnya untuk dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait berdasarkan prosedur,” kata dia.

Salleh mengatakan pemerintah Malaysia tidak lagi memberikan perlakuan khusus dalam ibadah haji. Pemberangkatan haji akan sepenuhnya berlaku hanya bagi calon jamaah yang memenuhi syarat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika