IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang tergabung di masing-masing asosiasi secara tegas menolak diberlakukannya ketentuan rekam biometrik. PPUI tidak hanya menolak tapi memberikan solusi agar ketentuan rekam biometrik tidak menyulitkan jamaah yang akan melakukan ibadah umrah.
Ketua Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan memiki solusi bagaimana rekam biometrik tetap dijalankan namun tidak menyulitkan calon jamaah umrah. Terutama jamaah umrah yang tinggalnya ada di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia.
Syam menuturkan, sebetulnya solusi ini sudah banyak yang memikirkan termasuk dari pejabat-pejabat yang ada di Departemen Kementerian Agama. Solusinya yaitu semua peranan biometrik dialihkan ke embarkasi keberangakatan di seluruh Indonesia terutama di ibu kota besar yang memiliki rute pesawat langsung dari Indonesia ke Jeddah atau Madinah.
“Seperti Jakarta, Medan, Surabaya dan bahkan sekarang beberapa provinsi kota di Indonesia yang memiliki aiport international seperti Padang, Palembang, Semarang, Solo, Denpasar, Banjarmasin, itu juga sudah siap sebenarnya dengan melakukan rekam biometrik di dalam airport,” katanya Syam saat berbincang dengan Republika.co.id, Jumat (4/1).
Menurut Syam idealnya solusi itu mesti segera direalisasikan agar permasalahan rekam biometrik bisa segera diselesaikan. Untuk itu pihak-pihak terkait meski segera melakukan pertemuan untuk merealisasikan solusi ini. “Tapi apakah masih bisa menjangkau semua ini masih perlu proses secara teknis pengaturannya antara pihak VFS Tasheel yang dipercaya di Indonesia dengan Departemen Agama juga dengan pemerintah Arab Saudi,” katanya.
Syam mengatakan, Departemen Agama mengusulkan kalau rekam biometrik belum bisa dilakukan di embarkasi-embarkasi keberangkatan di setiap airport, maka bisa juga dilakukan di asrama haji di Departemen Agama yang ada di seluruh Indonesia. “Sehingga di Asrama Haji dilakukan dulu rekam biometrik baru diberangaktkan ke airport yang akan memberangkatkan mereka dari Indonesia ke Arab Saudi,” katanya.
Soulusi lain yang telah dibahas oleh sesama anggota Sapuhi pada saat pertemuan di Batam ialah rekam biometrik itu dilakukan oleh masing-masing PPIU. “Kita usulkan rekam biometrik ini dilakukan oleh PPIU saja agar memudahkan jamaah,” katanya.
Jadi kata Syam jika rekam biometrik itu dilakukan oleh PPIU maka menjadi kewajiban setiap PPIU untuk menemui calon jamaah umrahnya yang ada di plosok-plosok daerah untuk melakukan rekam biometrik. “Akhirnya jadi beban PPIU untuk membantu atau melayani para calon jamaah umrahnya yang ada di pelosok-pelosok membawa alat-alat secara akurat sehingga itu bisa dihubungan dengan data base yang ada di Dukcapil, yang diperlukan oleh Departemen Kementerian Haji di Arab Saudi,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
