IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019 meningkat. Karenanya perbaikan di semua sektor pelayanan mesti dilakukan.
Ketua KPHI Samidin Nashir menyarankan untuk membenahi dan meningkatkan kesiapan penyelenggaraan Ibadah haji tahun 2019, pemerintah harus meningkatkan kerjasama Government to Government (G to G) dengan Kerajaan Saudi Arabia (KSA) dalam pelaksanaan biometrik dan fast track.
"Sehingga implikasi yang timbul dalam proses handling maupun keamanan data bisa disiapkan dan dilaksanakan dengan baik tanpa menimbulkan kesulitan baru bagi calon jamaah haji," kata Samidin saat menyampaikan konferensi pers di kantor KPHI, Kamis (24/1).
Berdasarkan pemantauan tahun lalu, Menurut Samidin, pelaksanaan biometrik dan fast track masih belum dipersiapakan dengan baik sehingga banyak permasalah yang timbul di lapangan.
"Untuk itu KPHI mendorong agar ditingkatkan komunuikasinya dengan Saudi," katanya.
Samidin memastikan, perisiapan penyelenggaraan haji tahun 2019 perlu dilakukan jauh sebelum mememasuki musim hajit. "Tujuannya agar dalam pelakasanaan biometrik dan fast track tidak menimbulkan masalah baru bagi calon jamaah," katanya.
Dalam konferensi persnya optimalisasi penyiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019 KPHI merekomendasikan Kemenag melakukan perbaikan di semua sektor. Di antaranya perbaikan ibadah, pelayanan kesehatan, perlindungan dan pengamanan jamaah, serta pelayanan di Arafah, Muzdalifan dan Mina (Armuna).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
