Sikap pemerintah dalam menghadapi keragaman pemikiran dan dinamika masyarakat juga perlu diperbaiki. Demokrasi dengan jaminan kebebasan berpendapat dan beragama harus dirawat dengan baik.

Pemerintah yang tidak demokratis yang membatasi kebebasan berpendapat berpotensi lebih besar menumbuhkan sikap perlawanan yang keras di masyarakat.

Aspirasi yang tersumbat akan semakin keras tekanannya, sehingga tumbuh sikap-sikap radikal. Agama sebenarnya hanya menjadi dalih bagi masyarakat yang tersumbat aspirasinya.

Sikap pemerintah yang perlu diperbaiki adalah juga mengenai dinamika tumbuhnya kesadaran keagamaan di masyarakat.

Masyarakat tidak dapat dipaksa dengan metode belajar dan pemahaman keagamaan tertentu. Munculnya kegiatan keagamaan di masjid di kantor-kantor pemerintah dan BUMN harus dipandang positif sebagai bangkitnya kesadaran agama para ASN dan pegawai.

ASN dan para pegawai di kantor pemerintah yang dicurigai pemerintah selama ini terpapar paham radikal, bisa jadi berlatar belakang pendidikan agama yang minim yang hanya dua jam seminggu di sekolah di bawah kemeterian pendidikan tersebut.

Maka akan menjadi kontaproduktif bila kesadaran agama yang positif tersebut dipandang secara negatif dan dicurigai sebagai paham keagamaan yang intoleran. Potensi intoleransi dapat dicegah justru dengan mengapresiasi kesadaran dan kebangkitan agama tersebut dengan menghadirkan keterbukan sehingga ASN dapat belajar agama dari berbagai sumber.

Mencegah intoleransi dan radikalisme akan berhasil bila dilakukan dengan pendekatan humanisme yang tidak hanya satu kementerian tetapi bahkan semua pihak baik pemerintah dengan semua kementeriannya dengan masyarakat.   

Ikuti Whatsapp Channel Republika