Laporan kantor berita negara Saudi SPA pada Senin (8/2), menyatakan RUU baru ini akan melingkupi hukum status pribadi, hukum transaksi perdata, hukum pidana sanksi diskresioner dan hukum bukti.
Pangeran juga telah meluncurkan serangkaian reformasi sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk memodernisasi kerajaan. Negara ini tidak memiliki sistem hukum yang dikodifikasi sesuai dengan teks-teks syariah atau hukum Islam.
Dia juga meluncurkan strategi lima tahun untuk dana kekayaan kedaulatan demi pencapaian Visi 2030 pada Januari lalu. Dana Investasi Publik (PIF) akan memompa setidaknya 40 miliar dolar AS setahun untuk ekonomi lokal dan menggandakan asetnya menjadi 1,07 triliun dolar AS.
Dari dana itu, 320 miliar dolar AS untuk Produk Domestik Bruto (PDB) non-minyak dan menciptakan 1,8 juta pekerjaan pada 2025. “Kami telah meluncurkan banyak sektor penting dan proyek investasi di Arab Saudi. Sektor swasta adalah mitra strategis untuk PIF,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
