Kisah Memburuknya Hubungan Islam dan Hindu di India?

Namun demikian, nasionalis Hindu di India akhirnya berkuasa. Nasionalisme Hindu pertama kali dilafalkan pada 1920-an oleh penulis dan politikus India VD Savarkar dalam bukunya 'Hindutva: Who Is a Hindu?'.

Nasionalis Hindu percaya Hindu adalah "anak sejati dari tanah India" karena tanah suci mereka ada di India, sedangkan tanah suci Kristen dan Muslim berada di luarnya. Mereka umumnya memperjuangkan kebijakan yang dimaksudkan untuk menjadikan India negara Hindu.

Banyak yang melihat Muslim India sebagai orang asing yang dicurigai, terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar adalah keturunan Hindu yang masuk Islam. Nasionalis Hindu menyoroti pada pemisahan dan pembentukan Pakistan sebagai manifestasi utama dari ketidaksetiaan Muslim.

Ketegangan politik mulai membebani model sekuler India pada 1980-an. Setelah mengalami kekalahan elektoral pada 1977, perdana menteri Indira Gandhi memanfaatkan perpecahan agama untuk membantu mengembalikan partai Kongres ke tampuk kekuasaan.

Gandhi, yang dibunuh pengawal Sikh pada 1984, digantikan putranya, Rajiv, yang lebih menyukai penganut Hindu.

"Gerakan Kongres yang berkelanjutan ke arah mayoritas Hindu selama beberapa dekade menciptakan lahan subur bagi ideologi BJP yang lebih ekstrim," tulis Kanchan Chandra di Foreign Affairs.

BJP didirikan pada 1980. Dalam asal-usulnya, partai ini berasal dari sayap politik Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sebuah kelompok sukarelawan paramiliter nasionalis Hindu. BJP berkuasa pada pemilihan umum tahun 1998, meskipun partai ini mengesampingkan tujuannya yang lebih radikal untuk mempertahankan bersama koalisi yang dipimpinnya hingga 2004 ketika partai Kongres memperoleh kembali kekuasaannya.

Mereka memiliki tujuan termasuk mengakhiri status khusus Kashmir,sebuah wilayah mayoritas Muslim yang disengketakan. Selain itu, mereka bertujuan membangun kuil Hindu di utara kota Ayodhya, dan menciptakan kode sipil yang seragam, sehingga semua warga negara memiliki hukum pribadi yang sama. Saat ini ada hukum pribadi Muslim yang terpisah untuk masalah seperti pernikahan dan warisan.

Pada 2014, BJP memenangkan mayoritas partai tunggal untuk pertama kalinya di Lok Sabha, majelis rendah parlemen dan badan politik paling berpengaruh di India. Dengan demikian, hal itu menjadikan pemimpin partai Narendra Modi sebagai perdana menteri.

Partai itu kembali mengamankan mayoritas suara pada 2019, setelah sebuah kampanye memecah belah yang dipenuhi dengan pesan anti-Muslim dilancarkan BJP. Pemerintah Modi diperkirakan akan tetap berkuasa selama masa jabatan lima tahun penuh yang berakhir pada 2024.

"Pemerintah Modi menjelaskan dengan sangat jelas kepada umat Islam bahwa mereka tidak akan menyebut Muslim sama sekali. Pengecualiannya cukup mencolok. Telah terjadi peningkatan nyata dalam permusuhan anti-Muslim di semua jenis institusi," kata asisten profesor di Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi, Ghazala Jamil.