Sejarah AS Memblokir Resolusi PBB Terhadap Israel

Perluasan pemukiman

AS telah memveto setidaknya empat resolusi DK PBB yang mengutuk pemukiman Israel di tanah Palestina, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Kala itu ada sekitar 600.000 dan 750.000 pemukim Israel di setidaknya 250 permukiman (130 resmi, 120 tidak resmi) di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. Permukiman ini telah meledak di bawah pemerintahan Perdana Menteri Israel yang 'hawkish', Benjamin Netanyahu, yang memulai masa jabatannya saat ini pada tahun 2005.

Benjamin dan kaum 'Hawkish' di AS ini telah lama dianggap sebagai penghalang utama untuk mencapai negara Palestina. Veto AS atas resolusi yang mengutuk permukiman Israel setidaknya berasal dari tahun 1983.

Yang terbaru adalah pada tahun 2011, ketika draf resolusi bertujuan untuk menegaskan kembali "semua aktivitas permukiman Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, adalah ilegal dan merupakan hambatan utama bagi tercapainya perdamaian atas dasar solusi dua negara ”.

Duta Besar AS untuk PBB Susan Rice saat itu mengatakan Washington setuju bahwa aktivitas pemukiman adalah ilegal, tetapi “kami pikir tidak bijaksana bagi Dewan ini untuk mencoba menyelesaikan masalah inti yang memecah belah Israel dan Palestina. Oleh karena itu, sayangnya, kami menentang draf resolusi ini,'' kata Rice yang bertugas di bawah mantan Presiden Barack Obama.

Apa yang dikatakan Rice tentu menyebabkan kontroversi diplomatik pada tahun 2016, atau beberapa bulan sebelum dia meninggalkan jabatannya untuk digantikan oleh pemerintahan Trump.

Selanjutnya, Presiden AS Joe Biden, yang menjabat sebagai wakil presiden Obama, kala itu sudah dikenal karena dukungannya terhadap Israel. Tapi dia menghadapi tekanan dari Demokrat progresif dan lainnya untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung hak-hak Palestina.

Biden secara terbuka menyuarakan dukungan untuk gencatan senjata pada hari Senin, permintaan yang diajukan dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh 25 anggota parlemen dari Partai Demokrat.

Namun di sini Biden juga terjebak dengan kebijakan lama Washington yang gagal mengakui sifat asimetris konflik Israel-Palestina dengan mengungkapkan dukungannya yang tak tergoyahkan untuk Israel dan "hak untuk mempertahankan diri".